Persyaratan Calon Independen Makin Berat

UU Pilkada yang baru disahkan beberapa waktu lalu ternyata sangat memberatkan bagi calon independen/perseorangan. Pasalnya, syarat-syarat yang dibebankan bertambah sulit dan berat. Persyaratan yang memberatkan terutama soal dukungan penduduk (pemilih) kepada calon independen yang harus dibuktikan dengan jumlah KTP (Kartu Tanda Penduduk), salah satu contohnya adalah untuk penduduk yang berjumlah 250 ribu kini menjadi minimal 10% untuk persyaratan calon independen.
Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 telah disepakati, bahwa calon perseorangan telah ditentukan syarat pencalonan perseorangan harus mendapatkan dukungan KTP sebesar 6,5 persen dari jumlah penduduk daerah, artinya ada kenaikan sebesar 3,5 persen dari sebelumnya yang hanya 3 persen saja.
Menurut beberapa pengamat dan praktisi politik, kondisi tersebut sangat memberatkan karena mengumpulkan jumlah KTP sebesar itu merupakan hal yang sangat sulit apalagi nantinya KTP tersebut akan disortir lagi untuk keperluan validasi. Malah ada yang mengatakan bahwa disinyalir seperti ada unsur kesengajaan untuk menjegal calon perseorangan. Implikasi dari bertambahnya syarat minimal ini adalah semakin berkurangnyacalon yang ikut pemilihan, dan mengurangi beban politis pelaksanaan pilkada satu putaran.

Persyaratan bagi calon independen untuk pilgub antara lain adalah :
  • Untuk provinsi dengan jumlah penduduk kurang dari 2 juta jiwa maka dukungan minimal 10 persen KTP dari jumlah penduduk.
  • Provinsi yang berpenduduk 2 hingga 6 juta jiwa maka dukungan KTP minimal 8,5 persen.
  • Jika provinsi memiliki jumlah penduduk antara 6 juta hingga 12 juta jiwa maka dukungan KTP minimal 7,5 persen dari jumlah penduduk.
  • Dan untuk provinsi yang berpenduduk lebih dari 12 juta jiwa maka syarat minimal jumlah KTP yang harus dikumpulkan adalah sebesar 6,5 persen.
Sedangkan persyaratan untuk calon indepen pada pilkada kabupaten/kota sbb :
  • Untuk kabupaten/kota yang jumlah penduduknya kurang dari 250.000 jiwa maka dukungan minimal sebesar 10 persen.
  • Kabupaten/kota berpenduduk antara 250.000 s/d 500.000 jiwa maka dukungan jumlah KTP minimal 8,5 persen dari jumlah penduduk.
  • Jika kabupaten/kota jumlah penduduknya antara 500.000 hingga 1 juta jiwa maka dukungan minimalnya 7,7 persen.
  • Dan untuk kabupaten/kota yang penduduknya lebih dari 1 juta jiwa maka dukungan KTP minimal yang harus dikumpulkan untuk calon independen sebesar 6,5 persen.

Alasan dinaikkannya syarat dukungan minimal bagi calon independen menurut beberapa kalangan dinilai agar ada upaya konsolidasi demokrasi secara terus menerus, efisiensi dan juga untuk menjamin pemilihan kepala daerah hanya berlangsung satu putaran saja sehingga menghemat anggaran. Selain itu dengan diperketatnya persyaratan calon independen maka diharapkan bisa dicegah adanya calon-calon boneka yang dimanfaatkan oleh calon unggulan untuk kepentingan politisnya.
Pada Undang-undang Pilkada yang baru disahkan tersebut juga terlihat adanya kenaikan persentase untuk syarat-syarat calon dari partai politik. Kenaikan tersebut adalah ambang batas kursi DPRD menjadi 20 persen dari sebelumnya 15 persen atau 25 persen perolehan suara dari sebelumnya 20 persen untuk calon kandidat dari jalur parpol.