Perlukah Pemantau Asing Pada Pemilu 2019?

Jelang gelaran Pemilu RI pada bulan April nanti yang akan menggelar dua pemilihan umum terbuka yakni Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) saat ini dihebohkan oleh viralnya hashtag atau tagar #INAelectionobserverSOS di berbagai media sosial main stream. Pengertian mengenai tagar ini secara umum dan sederhana adalah upaya Netizen yang menganggap perlu adanya pemantau asing (luar Indonesia) yang "diajak" untuk mengamati proses Pemilu di Indonesia secara langsung. Ajakan ini menjadi viral karena ditengarai dalam Pemilu pada 2019 ini nanti mereka merasa akan mendapati kecurangan-kecurangan yang bersifat struktural, terencana dan masif.Sebenarnya mengenai adanya keberadaan lembaga pemantau asing yang mengamati suatu pemilihan umum di suatu negara demokrasi yang akan menyelenggarakan pemilu adalah hal yang lumrah dan legal. Di Indonesia sendiri pelaksanakan pemilihan umum langsung secara terbuka dimulai pada tahun 2004 lalu, dan pada saat itu pemantau pemilu asing sudah terjun langsung mengamati proses Pemilu terbuka pertama kaliyan di Indonesia. Mereka bekerjasama dengan LSM/NGO lokal Indonesia seperti  LP3ES, NDI, INDEF dll. Komisi Pemilihan Umum RI selaku operator dan pelaksana Pemilu di Indonesia juga mengatakan bahwa kehadiran mereka justru diundang langsung untuk mengamati proses jalannya Pemilu 2019 nanti. Peraturan mengenai kehadiran mereka juga sudah tertuang dalam Undang-Undang tentang Pemilu No. 7 tahun 2017. Sebanyak 33 negara dan 11 LSM internasional juga telah diundang secara resmi oleh KPU untuk datang dan mengamati proses jalannya pesta demokrasi lima tahunan tersebut.Viralnya lembaga pemantau asing yang sengaja diajak oleh Netizen dari Indonesia untuk hadir dan mengamati proses pesta demokrasi nanti, tidak terlepas dari kekhawatiran Netizen bahwa indikasi kecurangan Pemilu sudah tercium dari jauh-jauh hari. Sebenarnya kedatangan mereka ke Indonesia tidak perlu menjadi polemik pro kontra atau kekhawatiran, alasan dari sebagian Netizen yang kontra terhadap hal tersebut merasakan bahwa kedatangan mereka nantinya hanya akan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dan hanya akan mengganggu jalannya pemilu saja. Alasan tersebut secara logika tidak mendasar, mengapa? karena status para pemantau asing tersebut hanyalah sebagai pengamat saja dan tidak turun langsung ikut serta dalam proses pemilu, apalgi memiliki wewenang untuk mencampuri keputusan Bawaslu atau KPU. Jika pun nantinya mereka para pengamat asing tersebut menemukan adanya kecurangan di lapangan, toh reaksinya hanya sebatas sebagai catatan ataupun bahan laporan ke lembaga yang mengirim mereka saja, sehingga tidak akan berefek kepada hasil pemilu yang sudah ditetapkan penyelenggara pemilu (KPU). Satu lagi yang menjadi daya tarik proses pemilu di Indonesia adalah fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi di Asia bahkan di dunia sekalipun.Ajakan Netizen yang tertuang dalam tagar atau hashtag di media sosial #INAelectionobserverSOS tidaklah perlu ditanggapi oleh siapapun secara berlebihan, apalagi digunakan untuk komoditas politik pihak-pihak tertentu. Netizen yang juga merupakan warga negara Republik Indonesia hanya menginginkan adanya penyelenggaraan Pemilu yang JURDIL dan LUBER yaitu Pemilu yang Jujur, Adil dan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Siapapun Presiden yang terpilih nanti dan partai apapun yang memiliki mayoritas dukungn di parlemen, diharapkan lahir dari sebuah hajatan demokrasi yang terlegitimasi secara sah oleh bangsa dan rakyat Indonesia. Semoga (SM)












Hasil Survei VS Penggiringan Opini Publik

Tak bisa dipungkiri lagi. Di jaman Demokrasi modern ini, peran survei politik sangatlah dibutuhkan jika seseorang ingin sukses dalam meniti karir sebagai seorang politisi baik itu sebagai anggota Dewan Legislatif maupun sebagai Kepala Daerah. Menjamurnya lembaga-lembaga survei politik bak cendawan di musim hujan adalah salah satu indikatornya. Seiring dengan hal tersebut, banyak juga dari lembaga-lembaga survei itu juga mulai beralih peran menjadi Konsultan Politik Profesional. 
Dwi fungsi lembaga survei tersebut tidak terlepas dari permintaan para pelaku politik yang menginginkan adanya semacam bimbingan atau pendampingan untuk mensukseskan niat mereka menjadi seorang politisi atau pemimpin daerah. Kalau dengan hasil survei saja mungkin mereka hanya tahu tentang Peta Politik tanpa ada yang bisa menunjukkan arah yang tepat dan efisien supaya sampai di tempat tujuan. Ibarat seorang Dokter yang mendiagnosa pasiennya, si pasien tersebut hanya tahu penyakit yang dideritanya setelah itu tidak ada tindakan apa-apa untuk menyembuhkan penyakitnya. Begitu pula dengan para calon Politisi, mereka hanya tahu situasi dan kondisi politiknya saja tanpa ada yang membimbing untuk memberikan solusinya. Nah pada kondisi inilah peran seorang atau lembaga Konsultan Politik sangat dibutuhkan.
Dalam kaitannya dengan Lembaga Survei yang selalu hanya mengeluarkan hasil survei yang telah dipesan oleh penggunanya. Tentulah si pengguna akan merasa kecewa jika hasil survei tersebut ternyata banyak mengeluarkan hasil yang negatif, seperti misalnya tingkat Popularitas dan Elektabilitas si pengguna tersebut sangat jauh dari para pesaingnya. Padahal pada hakekatnya hasil survei itu adalah potret kondisi sesungguhnya dan mestinya bisa disikapi dengan bijak oleh penggunanya. Hal selanjutnya yang mungkin akan dilakukan oleh si pengguna pastilah enggan membeberkan hasil survei yang telah dipesannya kepada publik. Kemungkinan terburuk yang akan terjadi adalah jika si pengguna tersebut ingin memanipulasi hasil survei tersebut dan langsung di publikasikan via media dengan tujuan ingin menggiring opini masyarakat supaya nantinya masyarakat pemilih yang lain ikut-ikutan memilih dirinya.     
Mencermati kasus tersebut, sebenarnya bagi sebuah Lembaga Survei sudah ada etika tersendiri mengenai hasil survei yang mereka buat, baik untuk kepentingan penelitian maupun kepentingan lainnya. Namun pada kenyataannya, kode etik tersebut bisa saja dilanggar demi kepentingan tertentu berlandaskan materi semata. Apalagi sampai saat ini belum ada sebuah Lembaga/Komisi yang mengawasi kinerja lembaga riset dan survei mengenai methodologi yang mereka gunakan. Padahal dampak yang akan terjadi akan sangat membahayakan bagi kemajuan dunia penelitian dan riset nantinya. Bisa dibayangkan bila pada suatu saat nanti tingkat kepercayaan pada sebuah hasil survei akan menghilang, pastilah ini merupakan kemunduran bagi dunia riset dan ilmu pengetahuan. Contoh kasus yang belum hilang dari ingatan ialah melesetnya sejumlah hasil survei yang dilakukan oleh beberapa Lembaga Survei pada ajang Pilgub DKI Jakarta putaran pertama belum lama ini. Pada saat itu ada beberapa lembaga survei yang memprediksi bahwa Pilgub hanya terjadi satu putaran saja dan pemenangnya pastilah pasangan calon A. Akan tetapi apa yang terjadi? seperti apa yang telah kita ketahui bersama bahwa ternyata Pilgub DKI Jakarta berlangsung dua putaran dan dimenangkan oleh pasangan calon B.
Asumsi awal beberapa masyarakat awam menyikapi kasus tersebut adalah adanya ketidak becusan Lembaga Survei dalam melaksanakan surveinya sehingga mengeluarkan hasil yang ternyata meleset. Ada pula yang mengatakan bahwa ini adalah efek dari sebuah lembaga survei yang juga merangkap menjadi konsultan politik sehingga hasil surveinya oleh si pengguna bisa dijadikan alat propaganda modern guna memilih pasangan tertentu. Polemik inilah yang akhirnya menjadi suatu diskusi menarik dikalangan peneliti dan pengamat politik akan pentingnya suatu aturan main tertentu untuk lembaga survei yang merangkap sebagai Konsultan Politik.
Sebenarnya jika mau menganalisa lebih dalam lagi, peran lembaga survei tentulah masih sangat dibutuhkan bagi pengguna maupun untuk kepentingan masyarakat luas. Terlepas dari dwi fungsi lembaga survei tersebut yang merangkap menjadi konsultan politik, hasil survei tetaplah merupakan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan kredibilitas datanya asalkan sesuai dengan kaidah dan methodologi yang benar dalam melaksanakannya. Yang terpenting sekarang adalah sederhana saja, maukah lembaga survei secara transparan menyebutkan sumber dana untuk melaksanakan kegiatan surveinya? karena dari hal inilah akan terkuak jika nantinya hasil survei yang dihasilkan menimbulkan keragu-raguan. Apakah memang benar dari hasil surveinya atau ini adalah sebuah upaya penggiringan opini publik?. (SM



Akankah Demokrat Merapat Ke Istana?


Hingga saat ini, Partai Demokrat memang belum menentukan arah politiknya pada Pemilihan Presiden tahun 2019 yang akan datang. Ada sinyal politik Demokrat akan bergabung dengan mendukung Jokowi kembali menjadi Capres dua periode, sebagaimana pernyataan Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu dapat diketahui dari bahasa politik ketua partai ini pada saat Rapimnas Partai Demokrat di Sentul Bogor Jawa Barat yang dihadiri juga oleh Presiden Jokowi. Menurut pengamat politik dari LAMDA Indonesia, S. Murtiyanto, perilaku yang ditampilkan Partai Demokrat via SBY penuh makna. “ada tradisi yang perlu diteladani dari kunjungan Kepala Negara yang masih menjabat saat ini, tradisi tersebut adalah bertemunya Presiden dan mantan Presiden dalam acara formil parpol walaupun mereka berbeda partai, ada pemandangan yang menyejukkan pada saat itu mengingat rivalitas diantara kedua partai” sambung Murtianto. Hal ini diharapkan menjadi preseden yang baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia yang akan datang.
SBY dalam pidatonya di Rapimnas memberikan sinyal kesiapan partainya mendukung Joko Widodo sebagai calon Presiden (Capres) pada Pemilihan Presiden 2019. Ini bisa dikatakan sebagai pemicu, jika pemicu ini berhasil, maka akan muncul peluang Demokrat untuk mengajukan sang putra mahkota (AHY) menjadi pendamping Jokowi nanti. Kendati demikian, proses politik secara keseluruhan berjalan sangat dinamis, sehingga berbagai kemungkinan bisa saja terjadi menjelang tahun 2019 nanti lanjut Murtiyanto.
Saat ini, lima partai sudah mendeklarasikan akan mendukung Jokowi  untuk periode kedua pada pilpres 2019. Kendati belum mengumumkan akan berkoalisi, lima partai tersebut, yakni PDIP, Partai Golkar, PPP, Partai Nasdem, dan Partai Hanura, bakal membuat Jokowi mengantongi modal 51,66 persen kursi di DPR.
Rival yang mungkin menantang koalisi Jokowi, yakni Partai Gerindra (13 persen) dan PKS (7,1 persen) yang memiliki gabungan kursi sebesar 20,1 persen. Dengan kondisi ini, poros ketiga hanya mungkin muncul jika Partai Demokrat, PAN, dan PKB memutuskan berkoalisi. Tiga partai itu belum memutuskan arah koalisi dan memiliki gabungan kursi persen. Perinciannya, Partai Demokrat 10,89 persen, PAN 8,75 persen, dan PKB 8,3 persen.
Demokrat masih menjajaki koalisi dengan sejumlah partai politik untuk Pilpres  2019. Sebelumnya, mereka juga melakukan pertemuan dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kemudian, Demokrat mengundang Jokowi ketika rapimnas.Tentunya berbagai macam lobby atau pertemuan-pertemuan politik antar partai adalah hal yang lumrah dilakukan, apalagi menjelang diselenggrakannya hajat politik lima tahunan pada tahun 2019 nanti.

Sinyal Kuat Capres Alternatif 2019

Setelah menjadi fenomena pada perhelatan pilgub DKI Jakarta tahun lalu, Anies Rasyid Baswedan yang saat ini sukses menjabat sebagai Gubernur DKI, sepertinya ingin melanjutkan karier politiknya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Seperti yang telah kita tahu bersama, pada tahun 2019 nanti akan dilaksanakan pemilihan umum nasional yang akan memilih anggota legislatif  dan eksekutif secara serentak. Momen pemilihan umum untuk memilih presiden RI periode 2019 – 2024 menjadi saat yang tepat menapaki perjalanan politik pria yang sempat menjadi Menteri Pendidikan Nasional pada era pemerintahan Jokowi beberapa waktu lalu. Anies memiliki segala potensi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin nasional pada saat ini dan di masa yang akan datang. Muda, pintar, cakap, merakyat adalah beberapa potensi ideal yang dimiliki seorang Anies Baswedan, walaupun dalam hal pengalaman menata sebuah pemerintahan wilayah belum teruji sepenuhnya.
Saat ini isu yang beredar mengenai suksesi kepemimpinan nasional pada tahun 2019 hanya berkutat pada sosok dua tokoh yang sempat menjadi rival pada pilpres 2014 lalu. Dua tokoh tersebut adalah sang  petahana Joko Widodo dan rivalnya Prabowo Subianto. Keduanya menjadi isu publik yang hangat seputar capres di media nasiona akhir-akhir ini. Dilihat dari beberapa pernyataan dukungan  yang telah diberikan oleh beberapa partai politik besar penguasa parlemen, sangat jelas terlihat dukungan tersebut mengerucut hanya pada dua tokoh tersebut, belum ada capres lainnya diluar kedua tokoh itu yang didung oleh partai lainnya. Walaupun belum semua partai politik lainnya memberikan dukungan secara gamblang kepada tokoh lainnya. Akan tetapi dinamika dan fluktuasi politik nasional masih sangat cair, kemungkinan apapun masih bisa saja terjadi mengingat waktu yang masih terhitung lama. 
Sosok Anies bisa menjadi alternatif dan pembeda jika kondisi tersebut masih saja terjadi menjelang hari H nanti. Saat ini Indonesia membutuhkan seorang pemimpin muda yang cakap, jujur, pintar, mandiri dan dapat mempersatukan semua golongan. Kekurangan Anies hanya terletak pada faktor dukungan partai karena ia bukan seorang kader ataupun petugas partai, namun sebenarnya itulah kelebihannya karena jika dirinya terpilih menjadi presiden maka segala keputusan dan kebijakannya tidak akan tersandera secara politis. Jika Anies saat ini memang berniat menjadi capres alternatif maka dukungan dari partai adalah hal yang sangat krusial. Ada beberapa partai yang belum menentukan dukunganya dan inilah peluang bagi Anies untuk meraih dukungan dari partai-partai tersebut. Sulitnya adalah bahwa Anies bukanlah seorang kader atau pengurus partai politik sehingga akan sulit baginya mendekati partai untuk mencari dukungan politik, namun jika melihat proses dari pencalonan dirinya pada saat pilgub Jakarta lalu maka hal tersebut bisa saja terjadi.
Beberapa indikasi yang memperkuat sinyal bahwa Anies akan menjadi capres alternatif antara lain,
·         Pada tahun 2014 sebenarnya Anies sudah dipersiapkan menjadi capres pada pilpres lalu, namun karena pengalaman memimpin wilayah yang belum memadai dan ditambah persiapan  politik yang belum matang maka rencana tersebut sulit terwujud.
  • ·         Matangnya karier politik Anies yang dimulai pada saat ia menjadi salah satu anggota tim sukses untuk pemenangan pasangan capres Jokowi – JK yang akhirnya dipilih menjadi Menteri pada masa kepempinan Jokowi.
  • ·         Momen politis pilgub DKI Jakarta yang menyukseskan Anies menjadi Gubernur dengan segala intrik politiknya, diyakini masih akan menjadi trend perilaku pemilih pada tahun berikutnya dimana akan juga berimbas pada pileg dan pilpres 2018.
  • ·         Pembentukan Tim Gubernur yang fungsinya membantu Anies uantuk menata Jakarta, beberapa anggotanya ada yang memiliki profesi sebagai konsultan politik yang memiliki kemampuan dalam hal pemetaan politik, pencitraan dsb yang dipersiapkan untuk membantunya jika rencana capres jadi diwujudkan.
  • ·         Kebijakan-kebijakan menata Jakarta yang pro rakyat. Kebijakan seperti motor yang bebas berkendara di jalan protokol, PKL Tanah Abang yang disediakan tempat khusus untuk berjualan dan wacana bebasnya becak beroperasi adalah beberapa kebijakan  yang berpihak pada rakyat kecil. Hal tersebut akan meningkatkan pencitraan yang positif.


Tentunya beberapa indikasi yang telah disebutkan diatas menjadi sinyal positif yang kuat seorang Anies Rasyid Baswedan melanjutkan karier politiknya ke jenjang yang lebih tinggi untuk menjadi salah satu kandidat capres 2019 nanti. Pada kondisi bangsa dan bernegara seperti pada saat ini, segala potensi yang ideal sebagai pemimpin sudah dimilikinya, tinggal berharap dukungan dari rakyat Indonesia dan tentunya Tuhan YME yang akan menentukannya nanti.

Jumlah Pemilih Jawa Barat Pilgub 2018


Sebagai salah satu provinsi yang akan menyelenggarakan hajat demokrasi pemilihan gubernur dan wakilnya pada pilkada serentak 2018 ini, Jawa Barat adalah provinsi yang memiliki jumlah pemilih paling banyak di Indonesia. Provinsi yang mewadahi 26 kabupaten/kota ini memiliki total pemilih sebanyak 32.536, 127 voter yang tersebar di berbagai wilayah. Pemilihan bupati dan walikota juga akan dilaksanakan di beberapa daerah di Jawa Barat berbarengan dengan pilgub Jabar pada bulan Juni 2018 nanti. Berikut distribusi penduduk yang telah memiliki hak pilih berdasarkan kabupaten/kota di Jabar yang didapat dari berbagai sumber.

1. Kab Bogor , 3.349.895
2. Kab Sukabumi, 1.763.719
3. Kab Cianjur, 1.695.108
4. Kab Bandung, 2.348.516
5. Kab Garut, 1.767.360
6. Kab Tasikmalaya, 1.334.135
7. Kab Ciamis, 1.246.863
8. Kab Kuningan, 870.453
9. Kab Majalengka, 954.994
10. Kab Cirebon, 1.717.942
11. Kab Sumedang, 832.480
12. Kab Indramayu, 1.446.365
13. Kab Subang, 1.164.562
14. Kab Purwakarta, 641.121
15. Kab Karawang, 1.681.001
16. Kab Bekasi, 1.912.903
17. Kab Bandung Barat, 1.176.919
18. Kota Bogor, 686.934
19. Kota Sukabumi, 224.010
20. Kota Bandung, 1.703.409
21.Kota Cirebon, 231.999
22. Kota Bekasi, 1.631.724
23. Kota Depok, 1.219.354
24. Kota Cimahi, 372.217
25. Kota Tasikmalaya, 453.759
26. Kota Banjar, 139.385 

Selamat Datang 2018 Tahun Pemanasan Politik Indonesia

Tahun 2018 datang meninggalkan hingar bingar politik tahun 2017 lalu. Selamat datang tahun politik periode awal menjelang pesta demokrasi nasional di tahun 2019 nanti. Pada tahun ini akan digelar pilkada serentak periode ketiga yang akan diselenggarakan oleh 171 daerah yang terdiri dari pemilihan gubernur di 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota di Indonesia. Pada tahun ini pula tahapan awal pileg dan pilpres akan dilakukan. Dari kondisi tersebut dapat dipastikan tahun ini adalah tahun pemanasan politik nasional.
Gelaran pilkada serentak serta merta akan membuat peta politik nasional menjadi semakin terlihat jelas. Tentu saja euforia politik pada tahun sebelumnya akan menjadi trend perilaku (politik) pemilih rakyat Indonesia yang akan menggunakan hak politiknya di masing-masing daerah tersebut. Pada saat ini masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim sedang hangat-hangatnya memperhatikan isu-isu agama yang beberapa waktu lalu menjadi hal yang sangat krusial di pilgub Jakarta beberapa waktu lalu. Belum lagi isu yang menerpa bahwa seakan-akan masyarakat muslim sedang terzolimi akibat beberapa kebijakan yang dianggap tidak memihak mereka. Timbulnya ketidakpuasan tersebut melahirkan opini yang mengatakan bahwa ada partai yang membela kepentingan kaum muslim dan sebaliknya. Isu-isu tersebut bahkan menganjurkan masyarakat muslim Indonesia untuk memilih calon kepala daerahnya hanya yang didukung oleh partai politik yang mereka anggap membela kaum muslim saja.
Tentu saja opini politik tersebut akan menimbulkan dampak negatif dari perkembangan demokrasi di negara kita, walaupun sebenarnya sah-sah saja ada anggapan/opini seperti itu. Dengan kian berkembangnya dunia digital,semakin mudahnya mengakses internet dengan segala cara, membuat informasi dari seumber manapun akan mudah didapat. Repotnya, tidak sedikit isu yang ternyata belum di klarifikasi ikut dikemas dengan cara yang berlebihan di internet yang kemudian dihembuskan guna menyisipkan ego agama dan primordial. Apabila isu tersebut makin tidak terkendali dikhawatirkan akan memunculkan anarkisme sosial yang muaranya akan merugikan semua pihak.
Kita semua berharap proses demokrasi seperti pilkada serentak dan tahapan awal pileg pilpres pada tahun ini akan terlewati dengan lancar. Untuk hal tersebut perlu kita cermati bersama beberapa hal yang sepatutnya menjadi perhatian semua pihak antara lain adalah :
1. Bagi elit politik, elit pemerintahan dan elit lainnya, perlu memberi contoh yang baik dengan memperlihatkan kerukunan dan keharmonisan di berbagai kondisi dan suasana.
2. Tinggalkan isu berbau SARA yang bertujuan untuk memenangkan pihak atau golongan tertentu pada kegiatan pilkada nanti.
3. Perlunya keteladanan sikap dari para tokoh agama apapun dalam menyampaikan bimbingan rohani bagi para jemaahnya karena ceramah atau khotbah masih diyakini menjadi panutan yang dapat mempengaruhi perilaku sosial politik pada para pengikut agama di Indonesia.
Tentunya ada beberapa hal yang juga dapat memberikan kondisi yang kondusif menjelang pelaksanaan kegiatan-kegiatan politik pada tahun ini, namun dengan cara atau metode apapun rasanya tidak akan berhasil kalau tidak adanya peran serta yang positif dari masyarakat itu sendiri. Karena dengan melewati fase awal yang dimulai pada tahun ini kiranya fase berikutnya akan menjadi lebih mudah, semoga. (SM)

Firdaus Ayat Resmi Menjadi Pemimpin Pekanbaru

Pasangan petahana Firdaus ST. Msi. dan Ayat Cahyadi resmi menjadi Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru provinsi Riau. Pasangan tersebut baru saja dilantik oleh Gubernur Riau pada tanggal 22 Mei 2017 lalu bertempat di Gedung Daerah provinsi Riau. Pasangan Firdaus Ayat mengungguli empat pasangan lainnya yang bertarung memperebutkan jabatan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru periode 2017 s/d 2022.  
Pasangan Firdaus Ayat pada pilwako Pekanbaru 2017 di dukung oleh partai Demokrat, PKS dan Gerindra  memperoleh dukungan pemilih sah sebanyak 94.118 suara atau sekitar 33,07% dari warga Pekanbaru yang telah memiliki hak pilih. Sementara di posisi kedua ditempati oleh pasangan Dastrayani Bibbra dan Said Usman yang didukung oleh PDIP serta PPP memperoleh 62.249 suara atau 21,87%. Pasangan lainnya berturut-turut adalah pasangan yang didukung Golkar, PAN, PKB, Hanura dan nasdem yaitu Ramli & Irvan Herman dengan perolehan 59.613 suara (20,95%) berada di posisi tiga. Pasangan Herman & Devi Warman ada di posisi empat dengan raihan 46.472 suara (16,33%) dan pasangan paling akhir yang memperoleh suara terkecil adalah pasangan Syahril & Said yang memperoleh hanya 22.149 suara atau 7.78% saja. (sumber KPUD Pekanbaru penghitungan form C1)

Kemenangan pasangan Firdaus dan Ayat Cahyadi sudah sejak lama di prediksi oleh Lembaga survei independen LAMDA Indonesia pada kegiatan survei pra pilkada beberapa waktu lalu jauh sebelum hari H pilkada kota Pekanbaru. Survei Persepsi Publik yang bertajuk "Perilaku Pemilih Warga Kota Pekanbaru Menjelang Pilkada Walikota 2017" tersebut memprediksi bahwa tingkat elektabilitas Firdaus sebagai calon Walikota sebesar 32.3% pada saat itu dan paling tinggi diantara bakal calon walikota lainnya. Sedangkan untuk posisi bakal calon Wawako, mayoritas 21,1% masyarakat kota Pekanbaru pada saat itu memilih Ayat Cahyadi sebagai orang yang paling cocok menjadi Wawako mendampingi Walikota. Survei yang memiliki margin of error sebesar +/- 4% ini mewawancarai kurang lebih 600 responden yang merupakan warga Pekanbaru asli yang telah memiliki hak pilih.


Dilihat dari perbandingan tingkat elektabilitas bakal calon walikota Firdaus pada saat itu melalui survei persepsi publik yang mencapai 32,2% dengan hasil penghitungan suara dari KPUD yang menyatakan pasangan Firdaus Ayat memperoleh dukungan sebesar 33,07%, maka bisa dikatakan bahwa pasangan tersebut memiliki pemilih fanatik yang dukungannya tetap dan tidak akan berubah meskipun hari H pencoblosan masih jauh. Kisaran pendukung fanatik terbesar ada pada pemilih yang menyukai Firdaus, namun peran Ayat sebagai pasangannya juga turut menyumbang andil besar. Di sisi lain secara obyektif, kinerja pasangan tersebut pada periode sebelumnya juga di respon positif oleh mayoritas warga Pekanbaru.    

Jadwal Pilkada Provinsi Serentak Tahun 2018

Setelah usai perhelatan pilkada serentak 2017 yang ditandai dengan selesainya pilgub DKI Jakarta putaran kedua kemarin, maka akan dimulai lagi pilkada berikutnya pada tahun 2018 nanti.  KPU Pusat sudah menetapkan tanggal pencoblosan pilkada serentak nanti yaitu pada tanggal 27 Juni 2018. Terdapat 17 provinsi yang akan menyelenggarakan pilkada serentak 2018. Tahapan Pilkada serentak 2018 akan dimulai 10 bulan sebelum hari pencoblosan. Itu berarti tahapan dimulai Agustus 2017.
Berikut 17 Provinsi yang akan mengikuti perhelatan pemilihan Gubernur pada tahun 2018 :

1. Sumatera Utara
2. Riau
3. Sumatera Selatan
4. Lampung
5. Jawa Barat
6. Jawa Tengah
7. Jawa Timur
8. Bali
9. Nusa Tenggara Barat
10. Nusa Tenggara Timur
11. Kalimantan Barat
12. Kalimantan Timur
13. Sulawesi Selatan
14. Sulawesi Tenggara
15. Maluku
16. Papua
17. Maluku Utara

Provinsi yang telah disebutkan diatas adalah daerah dimana Gubernurnya yang sekarang memimpin akan menuntaskan masa baktinya pada tahun 2018 dan tahun 2019. Pada tahun 2019 nanti, rangkaian kegiatan pilkada serentak tidak diselenggarakan karena bertepatan dengan pemilihan umum nasional yang akan memilih anggota Legislatif dan Presiden.Pilkada serentak tahun 2018 akan lebih besar daripada Pilkada sebelumnya. Sebanyak 171 daerah akan berpartisipasi pada ajang pemilihan kepala daerah tahun depan.
Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada di 2018.
Untuk jadwal pilkada serentak tahun 2018 Kabupaten dan Kota lainnya dapat dilihat disini.  

Sentimen Gender Memihak AHY

Strategi memasangkan cagub Agus Harimurti Yudhoyono dengan Sylviana Murni oleh inisiator ataupun konsultan politiknya pada Pilgub DKI 2017 nanti terbukti efektif menarik dukungan pemilih perempuan Jakarta. Sebagai seorang new comer di kancah kontestasi politik sekelas pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, AHY dan timnya mampu secara jeli membaca situasi. Dengan berbekal kemampuan pengalaman karier birokrasi yang mumpuni, rekam jejak yang relatif bersih dan modal primordial sebagai seorang pribumi, sosok seorang wanita yang bernama Sylviana Murni pun akhirnya dipilih menjadi pasangan AHY. Terbukti dari berbagai hasil survei yang dibuat oleh beberapa lembaga survei, pasangan tersebut mampu mendominasi dukungan mayoritas warga Jakarta dari pasangan lainnya.
Terlepas dari isu agama dan isu-isu sosial lainnya, sentimen gender juga ditengarai mempengaruhi tingkat elektabilitas pasangan calon pada Pilgub Jakarta saat ini. Hal tersebut diperkuat juga oleh hasil survei perilaku pemilih terhadap warga Jakarta yang dilakukan oleh LAMDA Indonesia awal bulan Januari kemarin. Ketika survei menanyakan sikap kepada warga, pantaskah jika ada seorang perempuan yang mencalonkan diri menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur.  Hasilnya adalah cagub ataupun cawagub perempuan tidak dipermasalahkan dalam Pilgub nanti. Pernyataan sikap itu dinyatakan oleh 67% warga  dan 12% lainnya menganggap bahwa laki-laki atau perempuan sama saja dan hanya 15% saja yang menyatakan tidak pantas. Untuk lebih jelasnya ada pada grafik dibawah ini.

Pada hasil survei perilaku pemilih tersebut jelas terlihat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat elektabilitas paslon AHY-Sylvi ada pada sentimen gender. Fakta bahwa paslon tersebut adalah paslon satu-satunya yang mengusung calon perempuan memperkuat analisis tersebut. Walaupun pemilih perempuan di Indonesia masih didominasi oleh Ibu Rumah Tangga namun jika sentimen ini diolah dengan baik dan benar niscaya dukungan positif akan datang dengan sendirinya. Satu lagi analisa hasil survei yang membedah kenyataan tersebut ada pada tabel peta dukungan menurut gender dibawah ini.










Terbukti dari hasil survei perilaku pemilih yang memiliki moe 3,67% tersebut, paslon AHY-Sylvi berhasil menarik dukungan pemilih perempuan. Terlihat jelas dukungan terbesar paslon tersebut jika dilihat dari jenis kelamin pemilih ada pada gender perempuan. Sedangkan pemilih laki-laki sikap dukungan terbelah hampir sama rata dengan paslon lainnya.

Pilgub Jakarta Dua Putaran


Pemilihan Gubernur DKI Jakarta di prediksi akan berlangsung dua putaran. Hal tersebut terlihat pada jumlah dukungan terhadap salah satu kontestan yang belum mencapai lebih dari 50% suara. Paslon Agus-Sylvi meraih dukungan terbanyak dari 33.7% warga, walaupun agak ketat selisihnya dengan paslon Ahok-Djarot di posisi 2. Jika Pilgub berlangsung dua putaran, maka peluang terbesar lolos ke putaran selanjutnya adalah pasangan AHY–Sylvi & Ahok–Djarot. Namun kemungkinan apapun masih sangat bisa terjadi melihat warga yang galau belum menentukan pilihannya masih lumayan besar (11,5%).
Hasil tersebut terungkap pada Survei Perilaku Pemilih terhadap warga Jakarta. Survei perilaku pemilih tersebut dilaksanakan pada  periode 30 Desember sampai dengan 7 Januari 2017. Survei meggunakan metode Multistage Random Sampling yang menjaring sebanyak 712 responden dari warga Jakarta yang telah memiliki hak pilih, untuk diwawancarai secara tatap muka langsung  mengenai aspirasi pilihan politiknya pada Pilgub nanti. Margin of Error dalam survei tersebut sebesar 3,67% pada tingkat kepercayaan 95%.  Sumber dana survei berasal dari dana lembaga untuk kepentingan riset pemilih Jakarta.

Apabila seandainya AHY-Sylvi dan Ahok-Djarot yang akan melengggang ke putaran selanjutnya maka yang terjadi adalah AHY – Sylvi akan tetap unggul dengan 43% dukungan. Pendukung paslon Anies – Sandy ternyata lebih banyak memberikan suaranya kepada paslon AHY –Sylvi yang mendapat limpahan 9.3% suara, sedangkan Ahok – Djarot hanya mendapat limpahan 6.3% saja.


Politik Uang Belum Tentu Efektif Di Pilgub Jakarta

Politik uang atau lazim juga disebut dengan istilah Money Politics ternyata belum tentu efektif untuk mendongkrak dukungan suara pada perhelatan Pilgub DKI Jakarta nanti. Hal tersebut terungkap pada hasil Survei Perilaku Pemilih yang dilakukan oleh Lembaga survei Lamda Indonesia di Jakarta pada awal tahun ini. Sebanyak 712 warga yang telah memiliki hak pilih dan memiliki KTP DKI Jakarta diwawancarai secara tatap muka langsung sebagai responden. Metode multistage random sampling adalah metode yang digunakan untuk menentukan sampel responden dengan margin of error 3,67% pada tingkat kepercayaan 95%.

Separuh warga Jakarta atau lebih tepatnya 50,8% warga menyatakan sikap dengan tegas bahwa akan menolak pemberian dari timses dengan maksud supaya dukungan suaranya nanti diberikan kepada salah satu paslon. Namun yang menarik adalah ketika sikap warga yang mau menerima tapi belum tentu memberikan dukungannya kepada paslon yang memberikan pemberian. Sebanyak 25,8% warga menyatakan sikap tersebut. Hanya 5,6% warga yang "fair" menyatakan akan memberikan dukungan kepada paslon yang melakukan politik uang dan 14,8% diantaranya tidak mengungkapkan sikapnya.
Dari sikap warga yang menerima pemberian baik itu yang "fair" maupun yang belum tentu mendukung paslon yang memberikan, hampir separuhnya menginginkan pemberiannya berupa uang. Pemberian berupa kebutuhan harian berupa Sembako atau sembilan bahan pokok menjadi pemberian yang disukai oleh 25,9% warga Jakarta lainnya. Lebih jelasnya bisa dilihat pada grafik dibawah ini.

Toleransi warga DKI Jakarta terhadap politik uang pada perhelatan Pilgub bulan Februari nanti merupakan ciri sikap sebagian besar masyarakat perkotaan di Indonesia dalam menghadapi Pilkada. Tingkat pendapatan maupun tingkat pendidikan yang relatif tinggi adalah faktor kunci yang mempengaruhi sikap tersebut. Untuk paslon yang ingin menerapkan hal tersebut tentu akan berfikir dua kali jika ingin menggunakan strategi politik uang tersebut untuk mendongkrak dukungan suaranya nanti. Program pembangunan yang efektif, visi misi yang sesuai dan sifat kepemimpinan yang baik adalah cara yang jitu menarik simpati dan dukungan warga yang akan memilih.    
  

   

Mencari Kuda Hitam Pilkada Jakarta

Pemilihan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta baru saja memasuki babak penentuan pengesahan dan pengundian nomor urut kontestan pilkada oleh KPUD setempat. Pada saat ini terdapat tiga pasangan calon yang sudah disahkan dan semuanya berasal dari jalur partai politik. Pasangan nomor urut satu adalah pasangan yang diusung oleh Partai Demokrat, PAN, PPP dan PKB yaitu pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Silvyana Murni. Pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama yang populer dengan panggilan Ahok berpasangan dengan Wakil Gubernur petahana juga yaitu Djarot mendapat no urut dua. Pasangan petahana tersebut diusung oleh partai pemenang pemilu 2014 PDIP dan tiga partai lainnya yaitu Golkar, Nasdem dan Hanura. Terakhir adalah pasangan nomor urut tiga yaitu pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno yang didukung oleh Partai Gerindra dan PKS. Ketiga pasangan calon itulah yang menjadi kontestan Pilgub Jakarta 2017 dan akan bertarung untuk menjadi orang nomor 1 dan 2 di ibukota.
Kuda hitam adalah analogi dari sesuatu atau seseorang yang tidak diunggulkan dan tidak pernah disangka namun dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Meminjam analogi tersebut, maka pantaslah jika pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sylviana Murni menyandang predikat sebagai KUDA HITAM pada Pilgub 2017 nanti. Pasangan ini akan mampu membuat kejutan di Pilgub Jakarta dan bukan tidak mungkin memenangkan kontestasi politik ini. Apakah alasan yang mendasari hal tersebut???.

Analisa Awal
Dari awal pencalonannya, pasangan ini sudah menghebohkan karena dari beberapa tokoh yang di prediksi akan maju untuk menjadi bakal calon Gubernur 2017 nanti, nama atau pasangan ini tidak terlalu dikenal untuk maju. Ada beberapa nama balon lainnya selain Petahana yang muncul untuk bertarung namun sosok AHY sama sekali tidak ada dalam radar pantauan. Nama Sylviana Murni (SM) sempat muncul sesekali pada saat bakal calon lainnya ingin mencari pasangan untuk wakilnya, namun itupun hanya sebatas isu.
Diawali dari beberapa partai politik yang pada saat itu berencana ingin membentuk koalisi besar untuk menyaingi dukungan dari bakal calon Petahana, namun di tengah proses koalisi tersebut terjadilah disharmoni antar partai dan akhirnya beberapa partai tersebut membentuk poros baru. Partai Demokrat, PKB, PPP dan PAN adalah partai yang membentuk poros alternatif tersebut. Dengan mengusung Agus Yudhoyono dan Sylviana sebagai bakal cagub dan cawagubnya. Peta politik pada akhirnya pun menjadi berubah karena lahirnya poros baru tersebut. Pro dan kontra bermunculan terhadap pasangan ini, yang pro menilai bahwa pasangan ini cocok karena perpaduan antara pria dan wanita dengan ketegasan dan profesionalismenya. Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa pasangan tersebut adalah pasangan instan yang masih hijau dalam dunia perpolitikan.

Alasan AHY-SM Layak Menjadi Kuda Hitam Pada Pilgub DKI 2017
Pasangan AHY - SM dengan segala potensinya yang ada, diyakini akan mampu menjadi kuda hitam yang layak diperhitungkan di Pilgub DKI 2017. Berikut beberapa alasannya :
- Pasangan AHY - SM adalah satu-satu pasangan yang mengusung calon perempuan dalam pencalonannya. Hal ini akan menimbulkan sentimen gender yang positif bagi pemilih perempuan yang jumlahnya sangat banyak di Jakarta.
- Pasangan ini termasuk pasangan yang masih muda dan berpotensi mengambil suara pemilih pemula yang jumlahnya lumayan besar di Jakarta.
- Agus adalah putra kandung dari mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini merupakan citra positif bagi AHY untuk mengambil simpati pemilih di Jakarta. Kharisma SBY yang masih baik sampai saat ini adalah menjadi modal utama popularitas yang positif.
- Sylviana Herman adalah seorang birokrat yang prestasi dan pengalamannya sudah teruji saat mengabdi di jajaran Pemprov DKI. Warga yang mengetahui sepak terjang SH, pasti merasa nyaman karena selama menjalani karier sebagai pejabat di Pemprov memiliki rekam jejak yang relatif bersih dan baik.
- Sosok Nachrowi Ramli yang menjadi ketua timses pasangan ini adalah juga merupakan Ketua Umum Bamus Betawi yang menjadi representasi eksistensi masyarakat Betawi di Jakarta. Pemilih pribumi (Betawi) paling tidak akan terpengaruh dengan sosok dari Nara panggilan akrabnya yang merupakan putra Betawi asli.
- Partai Demokrat yang notabene leader dari poros ini adalah parpol yang pernah meraih suara terbanyak pada pemilu legislatif tingkat DPRD I di Provinsi DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Hal ini membuktikan mesin politik partai siap untuk memenangkan pasangan AHY - SM
- Tingkat Popularitas dan Elektabilitas yang terus menunjukkan trend yang positif pada beberapa hasil survei pra pilkada.    

Dari semua potensi diatas, maka pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni layak untuk diperhitungkan dalam Pilgub DKI 2017 nanti, seyogyanya hal tersebut menjadi modal utama bagi timses AHY-SM untuk meraih suara maksimal. Dengan strategi yang Efektif, Efisien dan Elegan maka kemenangan bukanlah menjadi hal yang mustahil di raih. (SM-lamda indonesia)
    

Menentukan Pasangan Untuk Calon Kandidat Pilkada

Pada ajang kontestasi politik seperti pemilihan kepala daerah (pilkada) tentunya diperlukan pasangan calon untuk dipilih menjadi wakil dari kepala daerah yang baru selain sebagai syarat administratif untuk mendaftar di KPUD setempat. Menurut UU Pilkada No. 1 tahun 2015, bahwa setiap orang yang mencalonkan diri pada sebuah ajang pemilihan kepala daerah harus menyertakan pasangan untuk menjadi wakilnya guna dipilih oleh warga sebagai pasangan kepala daerah dan wakilnya. Seorang wakil atau pendamping calon kepala daerah tidak harus memiliki kriteria khusus untuk menjadi pasangan. Asalkan ia dapat bekerjasama dan memiliki visi misi yang sejalan dengan calon kepala daerah maka berhak menjadi pendamping atau wakil.
Seiring dengan hal tersebut, tentu tidaklah mudah bagi seorang calon kandidat kepala daerah menentukan seseorang menjadi pasangannya nanti ketika akan bertarung dalam kontestasinya nanti. Pertimbangan-pertimbangan politis maupun hal-hal teknis lainnya menjadi masalah yang harus dihadapi seorang calon kandidat pilkada. Semenjak pilkada digulirkan pada tahun 2005 silam menurut pengalaman kami, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan seorang calon untuk memilih pasangannya yaitu faktor Partai Pendukung, Finansial, Popularitas dan Psikologis.

Faktor Partai Pendukung
Faktor ini mempengaruhi pilihan seorang calon kandidat dari segi politis. Jika seorang kandidat ingin maju dalam suatu pilkada namun partai yang mengusungnya kurang memenuhi syarat dukungan minimal jumlah kursi yang sudah ditentukan oleh KPUD, maka lobby politik terhadap partai lain untuk ber-koalisi yang menjadi solusi. Biasanya salah satu proposal yang diajukan oleh calon partai pendukung tersebut adalah mengajukan kader terbaiknya untuk menjadi wakil atau pasangan calon. Cara ini memiliki efek positif yaitu jika pasangan tersebut memenangkan pilkada, maka mitra koalisi partai akan menjadi sebuah dukungan yang kuat di parlemen. Namun efek negatifnya adalah pasangan tersebut akan rawan "pecah kongsi" yaitu dimana kepentingan politis mitra koalisi pada pilkada periode selanjutnya akan memisahkan diri untuk mencalonkan kadernya.
Faktor Finansial
Pada beberapa kasus pilkada di beberapa daerah, faktor ini menjadi pertimbangan seorang calon dalam menentukan pilihan terhadap calon pasangannya. Seorang calon kandidat memilih calon pasangannya karena sang calon wakil memiliki dana yang cukup untuk menanggung semua ongkos biaya kontestasi. Tapi biasanya kondisi ini terpenuhi apabila calon kandidat kepala daerahnya memiliki tingkat popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas yang tinggi.
Faktor Popularitas
Sering kita mendengar adanya artis atau selebritis yang sebelumnya tidak memiliki latar belakang politik tiba-tiba menjadi pasangan calon kepala daerah tertentu. Strategi mendongkrak popularitas secara instan adalah cara seorang bakal calon kepala daerah yang belum memiliki tingkat popularitas yang memadai untuk secepat mungkin menjadi populer.
Faktor Psikologis
Kedekatan seorang bakal calon kepala daerah kepada pasangannya secara pribadi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan terhadap pasangan kontestasi pilkada. Pada beberapa pilkada di Indonesia, seorang calon memilih pasangannya karena menganggap si pasangan adalah sosok yang bisa memahami perilaku atau kedekatan secara historikal. Seperti misalnya seorang calon memilih pasangannya karena dulu calon pasangannya adalah seseorang yang berjasa dalam perjalanan politiknya dan memiliki sejarah kekerabatan yang erat.
Beberapa faktor-faktor yang dapat menentukan pasangan dalam pilkada tersebut adalah hal yang bisa dan biasa dilakukan oleh bakal calon kandidat beserta tim pedukungnya. Akan lebih ideal lagi bila seoarang bakal calon maupun tim suksesnya, memilih calon berdasarkan hasil riset opini publik pra pilkada (survei pemetaan politik). Salah satu output dari hasil survei pra pilkada ini adalah dapat merekomendasikan bakal calon pasangan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan, sehingga diharapkan seseorang yang ingin maju dan akan memilih pasangannya, tidak salah pilih dan tepat untuk memaksimalkan perolehan suara.      


     

Pilkada DKI, Inkonsistensi Ahok Menuai Badai

Beberapa hari yang lalu warga heboh mendengar berita dari sang fenomenal Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab dipanggil Ahok ketika mengumumkan keputusannya untuk maju mengikuti kontestasi Pilgub DKI melalui jalur parpol. Sebenarnya wajar saja terjadi dan bukan hal yang luar biasa apabila di setiap daerah pemilihan yang akan melaksanakan pilkada ada beberapa atau seorang kandidat maju mencalonkan diri melalui jalur partai politik. Menjadi heboh ketika seorang Ahok yang sebelumnya sempat membuat fenomena dengan gerakan simpatik "Teman Ahok"nya akan maju bertarung melalui jalur independen/perseorangan walaupun dia seorang petahana yang secara logika politik akan mudah mendapat dukungan dari partai politik. Semua orang saat itu terperangah dengan aksi idealis Ahok yang menyatakan dengan tegas akan maju melalui jalur non parpol. Dilatarbelakangi oleh ketidak harmonisan hubungannya dengan parlemen akibat beberapa kasus penyalahgunaan APBD yang menjerat beberapa anggota DPRD pada waktu itu, keputusan Ahok dianggap tepat oleh mayoritas masyarakat Jakarta dan dia dianggap sebagai tokoh bersih anti korupsi. Atas dasar itulah maka warga Jakarta yang senang akan tindak tanduknya, berinisiatif mengumpulkan KTP sebagai bentuk dukungan moril kepada Ahok untuk melawan korupsi.
Awalnya adalah gerakan swadaya masyarakat bernama Teman Ahok yang melihat momen ini sebagai sebuah bentuk dukungan politik kepada Ahok untuk mencalonkan diri menjadi cagub dari jalur non parpol. Dengan cara membuka gerai-gerai di pusat keramaian, Teman Ahok mulai mengumpulkan KTP warga Jakarta sebagai syarat maju menjadi cagub Jakarta periode 2017 -2022. Warga Jakarta berbondong-bondong datang ke mal dan pusat perbelanjaan dengan sukarela memberikan KTP sebagai bentuk dukungan kepada Ahok. Perlawanan seorang diri Ahok kepada beberapa oknum anggota parlemen dianggap sebagai suatu fenomena di saat kasus-kasus korupsi menggurita di setiap elemen kehidupan tanpa ada yang bisa mencegah. Pada saat itu sosok Ahok menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap berseberangan dengan masyarakat dan hanya mementingkan suatu golongan tertentu saja.
Partai politik dan beberapa pengamat politik di Indonesia melihat fenomena ini sebagai ancaman Deparpolisasi, dimana tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi politik sudah sangat rendah. Selain sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi politik, marwah parpol juga sebagai sarana untuk berdemokrasi yang sehat dan benar. Di beberapa daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak 2017 nanti juga banyak calon kepala daerah yang berinisiatif akan maju melalui jalur independen bahkan untuk seorang petahana sekalipun. Efek yang timbul dari deparpolisasi ini akan membuat kehidupan berpolitik bangsa dan negara menjadi tidak sehat.
Kembali kepada pernyataan Ahok beberapa hari lalu yang sempat menggemparkan ranah politik di tanah air. Kemungkinan inkonsistensi sikap politik Ahok ini dipicu oleh beberapa hal antara lain adalah :

- Ketakutan Ahok maupun timnya ketika melihat fakta bahwa akan sulitnya memenangkan pertarungan   
   dengan calon dari parpol yang sudah memiliki akar rumput jaringan yang kuat.
- Ketidakyakinan terhadap KTP warga yang dikumpulkan secara legal atau ilegal, sehingga dapat 
   menimbulkan resistensi syarat administrasi yang akan diverifikasi oleh penyelenggara pemilu.
- Adanya godaan yang sulit ditolak dari partai politik besar seperti Golkar yang sudah terang-terangan   
  menyatakan dukungannya terhadap pencalonan Ahok, padahal sebelumnya Nasdem dan Hanura sudah   
  lebih dulu menyatakan dukungannya.

Efek negatif yang ditimbulkan dari ketidakpastian sikap tersebut selain dirasakan oleh para warga yang kecewa karena sudah mendukung dengan sukarela, juga sangat dirasakan oleh Teman Ahok pastinya. Walaupun Ahok dan kroni parpolnya akan tetap memakai Teman Ahok sebagai mitra dalam proses pemenangannya nanti. 
Ahok sedang menuai badai untuk dirinya sendiri. Selain karena sikapnya yang tidak konsisten dengan pencalonan dirinya, saat ini beberapa masalah admininistrasi pengadaan lahan rawan bersinggungan dengan KPK.  Ya! walaupun tingkat elektabilitas di beberapa hasil survei saat ini menyatakan dirinya paling unggul diantara para rival lainnya, akan tetapi hari H pilkada masih lumayan lama. Ada beberapa hal yang akan menyebabkan tergerusnya dukungan warga terhadap Ahok akibat inkonsistensi sikap politik, diantaranya adalah :

1. Warga yang mulai merasa dipermainkan oleh sikap politik Ahok. Hari ini A, lain hari B.
2. Adanya  kekhawatiran warga terhadap janji-janji yang diucapkan sebelumnya apakah akan    
    dilaksanakannya ketika ia telah menjadi Gubernur kembali.
3. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol masih rendah, Sebelumnya Ahok dianggap         pejuang yang mewakili aspirasi warga Jakarta tetapi sekarang malah berkoalisi. 
4. Ahok merasa dirinya tidak ber-ambisi untuk mempertahankan jabatannya, tetapi setelah ini    
    warga akan menilai bahwa Ahok sebagai sosok yang ambisius yang akan menghalalkan 
    segala cara untuk mempertahankan jabatannya.

Bagi lawan politik, hal yang dilakukan Ahok menimbulkan benefit tersendiri. Isu-isu liar dan berkembang di tengah masyarakat akan diolah sedemikian rupa oleh timses mereka sehingga akan menurunkan tingkat kepercayaan dan elektabilitasnya. Hal yang demikian akan menjadi badai yang merugikan Ahok dan timnya dalam mengarungi kontestasi pemilihan gubernur nantinya .         

Jadwal Pilkada Serentak 2017 - Bagian II

Jadwal pilkada serentak yang akan diselenggaran pada bulan Februari tahun 2017 nanti untuk daerah lainnya di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Provinsi Bali (4)
- Kab. Buleleng
2. Provinsi NTT
- Kota Kupang
- Kab. Flores Timur
- Kab. Lembata
3. Provinsi Kalimantan Barat
- Kota Singkawang
- Kab. Landak
4. Provinsi Kalimantan Tengah
- Kab. Barito Selatan
- Kab. Kotawaringin Barat
5. Provinsi Kalimantan Selatan
- Kab. Hulu Sungai Utara
- Kab. Barito Kuala
6. Provinsi Sulawesi Tengah
- Kab. Banggai Kep.
- Kab. Buol
7. Provinsi Sulsel
- Kab. Takalar
8. Provinsi Sulawesi Barat (5)
9. Provinsi Sulawesi Tenggara
- Kota Kendari
- Kab. Bombana
- Kab. Kolaka Utara
- Kab. Buton
- Kab. Muna Darat
- Kab. Buton Selatan
- Kab. Buton Tengah
10. Provinsi Gorontalo (6)
- Kab. Boalemo
11. Provinsi Maluku Utara (7)
12. Provinsi Papua

Demikianlah Jadwal Pilkada Serentak di seluruh Indonesia yang akan diselenggarakan oleh masing-masing KPUD pada tahun 2017 nanti. Sekali lagi jadwal ini masih bersifat tentatif dan dapat berubah sewaktu-waktu. Jika ada perubahan jadwal, maka akan kami infokan secepatnya.
Untuk pembaca yang ingin mengambil informasi jadwal pilkada serentak 2017 ini, maka tolong sertakan sumbernya pada tulisan anda nantinya.

Jadwal Pilkada Serentak 2017

Berikut ini adalah jadwal pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak pada bulan Februari 2017 nanti. Daerah-daerah yang akan menyelenggarakan pilkada langsung secara serentak ini masih bersifat tentatif dan masih sangat mungkin berubah.
Sebagai informasi tambahan, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan sistem pemilihan kepala daerah langsung yang akan diselenggarakan secara serentak sesuai jadwal. Pilkada secara serentak gelombang pertama telah sukses diselenggarakan pada tanggal 9 Desember tahun 2015 lalu. Berikut daerah-daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak 2017 nanti :

1. Provinsi NAD (1)
- Kota Lhokseumawe
- Kota Langsa
- Kota Sabang
- Kab. Aceh Besar, Singkil, Utara, Timur, Jaya, Barat daya, Tenggara, Barat, Tengah dan Tamiang
- Kab. Bener Meriah
- Kab. Pidie
- Kab. Simeulue
- Kab. Biureun
- Kab. Gayo Lues
- Kab. Nagan Raya
2. Provinsi Sumatera Utara
- Kab. Tebingtinggi
- Kab. Tapanuli Tengah
3. Provinsi Sumbar
- Kota Payakumbuh
- Kab. Kep. Mentawai
4. Provinsi Riau
- Kota Pekanbaru
- Kab. Kampar
5. Provinsi Jambi
- Kab. Muaro Jambi
- Kab. Sarolangun
- Kab. Tebo
6. Provinsi Sumatera Selatan
- Kab. Musi Banyuasin
7. Provinsi Bengkulu
- Kab. Bengkulu Tengah
8. Provinsi Lampung
- Kab. Tulang Bawang Barat
- Kab. Pringsewu
- Kab. Mesuji
- Kab. Lampung Barat
- Kab. Tulang Bawang
9. Provinsi Bangka Belitung (2)
10. Provinsi DKI Jakarta (3)
11. Provinsi Jawa Barat
- Kota Cimahi
- Kota Tasikmalaya
- Kab. Bekasi
12. Provinsi Jawa Tengah
- Kota Salatiga
- Kab. Banjarnegara
- Kab. Batang
- Kab. Jepara
- Kab. Pati
- Kab. Cilacap
- Kab. Brebes
13. Provinsi D.I Yogyakarta
- Kota Yogyakarta
- Kab. Kulon Progo
14. Provinsi Jawa Timur
- Kota Batu
15. Provinsi Banten (4)
Daerah diatas tersebut adalah daerah di pulau Sumatera dan pulau Jawa yang akan melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2017 nanti. Untuk daerah lainnya yang akan melaksanakan pilkada serentak 2017, silakan klik info jadwal pilkada serentak 2017 untuk daerah lainnya.

Note : silakan anda copy dan anda tulis kembali, namun tolong sertakan sumbernya

Tingkat Popularitas Calon Bupati Pangandaran


Berikut adalah hasil survei pilkada di kabupaten Pangandaran yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada akhir tahun 2015 ini. Survei pilkada ini memakai metode multistage random sampling yang menggunakan sebanyak 750 responden yang tersebar secara proporsional di wilayah kabupaten Pangandaran provinsi Jawa Barat. Periode survei pilkada ini dilaksanakan pada bulan September 2015 lalu.
Laporan hasil survei pilkada kali ini mengenai tingkat popularitas masing-masing kandidat (individu) yang akan bertarung pada pilkada nanti. Adapun tabel tingkat popularitasnya sebagai berikut :


Dari tabel diatas, terlihat jelas bahwa dari perbandingan pada survei pertama yang diadakan pada bulan Mei lalu terhadap survei berikutnya tiga bulan kemudian, terjadi kenaikan tingkat popularitas yang signifikan pada setiap kandidat. Kenaikan ini selain dipicu oleh kemungkinan gencarnya sosialisasi dari masing-masing tim, kemungkinan juga terjadi karena sudah mengerucutnya pasangan calon yang resmi mendaftar ke KPUD setempat.
Akan tetapi hal ini tidak terjadi pada tingkat akseptabilitas atau kesukaan kepada beberapa kandidat. Hal ini biasa terjadi karena adanya kenaikan tingkat popularitas yang belum dibarengi oleh kesukaan responden kepada beberapa kandidat tersebut.


Pada indeks tingkat popularitas untuk calon Bupati, Jeje masih mendominasi dengan persentase sebesar 94.6% dari responden yang mengenalnya. Faktor Petahana di yakini menjadi alasan kuat bagi Jeje lebih superior  dibanding calon lainnya. Kemudian tingkat popularitas tertinggi calon Wakil Bupati, juga di raih oleh pasangan Jeje yaitu Adang Hadari Sandaan (81.0%). Sedangkan (Cucu) Sulaksana pada saat ini baru dikenal oleh 45.5% responden saja.

Hasil Survei Pilkada Pangkep : "Elektabilitas Kandidat"

Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) di Sulawesi Selatan akan melaksanakan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember nanti. Sebanyak 4 pasangan calon akan bertarung memperebutkan kursi nomor satu di wilayah ini. Ketiga pasangan tersebut adalah Abdul Rahman Assegaf – Kamarussamad (HarapanKu), Syamsuddin A Hamid-Syahban Sammana (Sahabat), Nur Achmad-Hafsul W Hafatta dan pasangan Sangkala Taepe-Andi Muh Ali Gaffar Patappe.
Survei pilkada ini dilaksanakan oleh LSIT yang dimulai pada tanggal 3 Agustus hingga 3 September 2015 dengan margin error kurang lebih 3 persen. Metodelogi survei mengunakan metode acak (multi stage random sampling) dengan jumlah responden 600 responden yang tersebar 13 kecamatan yang ada di Pangkep.
Hasilnya, elektabilitas pasangan Abd Rahman Assegaf-Kamrussamad (HarapanKu) dinyatakan unggul sebanyak 32, 21 persen. Lalu disusul pasangan Syamsuddin A Hamid-Syahban Sammana (Sahabat) sebesar 28,68 persen. Sementara elektabilitas pasangan Sangkala Taepe-Andi Muh Ali Gaffar Patappe sebesar 10,53 persen dan pasangan Nur Achmad-Hafsul W Hafatta cuma 1,22 persen.

Sementara pemilih yang tidak menjawab dan tidak tahu masih sangat besar yakni 27,36 persen. Dari hasil survei pilkada ini, setidaknya para pasangan calon yang menjadi kandidat pilkada Pangkep 2015 mengetahui posisinya masing-masing hingga saat ini (periode survei). Masih lamanya waktu pencoblosan dan juga masih tingginya prosentase pemilih yang belum menentukan pilihannya, menjadi faktor yang harus diperhatikan oleh masing-masing tim sukses kandidat untuk menerapkan strategi yang efektif untuk meraih dukungan suara maksimal pada tanggal 9 Desember nanti. 


Peluang Menang Kandidat Pilkada Kabupaten Pangandaran

Menarik untuk menyimak pertarungan para kandidat kontestasi pemilihan kepala daerah kabupaten Pangandaran pada saat ini. Seperti kita ketahui bersama, bahwa kabupaten Pangandaran adalah salah satu daerah yang akan mengikuti rangkaian pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak pada bulan Desember tahun 2015 nanti. Ada tiga pasang kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati yang secara resmi akan maju pada pilkada nanti. Tiga pasangan calon kepala daerah yang akan ikut dalam Pilkada perdana di kabupaten Pangandaran adalah pasangan Jeje Wiradinata dan Adang Hadari. Keduanya diusung oleh PDI Perjuangan, Golkar, PKS dan Demokrat. Pasangan Kedua adalah Azizah Talita Dewi dan Sulaksana, yang diusung oleh PKB, Nasdem dan Gerindra. Terakhir adalah pasangan Ino Darsono dan Erwin M Thamrin yang diusung oleh PAN.
Pasangan Jeje - Adang (JIHAD) adalah pasangan yang paling difavoritkan mengungguli pasangan calon lainnya. Faktor utama yang paling berperan dalam hal tersebut adalah karena Jeje Wiradinata adalah seorang Petahana (incumbent) yang masih menjabat sebagai Wakil Bupati Ciamis (daerah induk Pangandaran sebelum dimekarkan). Keuntungan tersebut jika mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh tim suksesi pemenangan Jihad, maka akan berbuah kemenangan. Menurut data statistik dari survei pra pilkada yang telah dilakukan oleh LAMDA Indonesia dari tahun 2005 lalu, sebanyak 88,7% kandidat incumbent yang ikut pilkada,  78,3 diantaranya berhasil memenangkan pilkada, sedangkan sisanya tidak sukses.
Pasangan calon lainnya yaitu pasangan AHLAK (Azizah - Sulaksana). Azizah Talitha Dewi adalah satu-satunya calon Bupati wanita yang ikut meramaikan pilkada kabupaten Pangandaran. Issu gender di yakini akan mampu membuat pasangan ini menjadi kuda hitam yang akan mengacak-acak perolehan suara para kandidat lainnya. Salah satu bukti bahwa issu gender akan memainkan fungsinya sebagai kuda hitam terlihat pada hasil survei pilkada Lamda Indonesia pada beberapa waktu lalu, berikut grafiknya :



Terlihat pada grafik data hasil survei Pangandaran yang termuat diatas, bahwa alasan memilih calon Bupati yang berasal dari perempuan dipilih sebanyak 3.4% responden. Hal tersebut cukup mampu memberikan sumbangan dukungan yang cukup signifikan kepada kandidat.
Pasangan calon yang terakhir adalah pasangan HIDMAT (Ino Darsono - Erwin). Pasangan ini juga masih berpeluang menang untuk merebut kursi nomor satu di Pangandaran. Alasan utama yang mendasari hal tersebut adalah karena partai pendukungnya PAN, memiliki konstituen yang lumayan banyak dan merata di kabupaten Pangandaran. PAN pada pemilu legislatif 2014 lalu berada di posisi 2 perolehan suara terbanyak di kabupaten Pangandaran. Fakta lainnya adalah sebanyak 5,2% responden survei meyakini bahwa alasan mereka memilih calon bupati adalah karena partai pendukungnya.
Dari analisa masing-masing kandidat pasangan calon yang akan bertarung pada pilkada kabupaten Pangandaran nanti, ketiganya masih sama-sama memiliki peluang untuk merebut dukungan terbanyak untuk merebut kursi nomor satu. Akan tetapi dilihat dari segi teknis, peluang Jihad masih lebih unggul dari kandidat lainnya. Masih ada waktu bagi tim sukses yang mendukung masing-masing jagoannya untuk berupaya semaksimal mungkin merebut simpati pemilih, tentunya dengan strategi dan program pemenangan yang tepat.