Jargon Politik Favorit Pemilih Pilgub Riau

Di setiap perhelatan pesta demokrasi baik itu pemilihan Kepala Daerah, Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden para pesertanya pasti menggunakan istilah atau ungkapan yang mencirikan sesuatu guna menarik atensi calon pemilihnya untuk selalu mengingat pilihannya nanti. Istilah tersebut dikenal dengan nama Jargon atau yang lebih khususnya disebut dengan Jargon Politik. Biasanya Jargon tersebut dibuat secara unik dan menarik untuk mengangkat karakter peserta kontestasi politik.Tentu tidak mudah bagi tim sukses ataupun konsultan politik untuk membuat sebuah Jargon Politik yang efektif dan mengena di hati masyarakat calon pemilihnya. Pertimbangannya adalah harus sesuai dengan karakter paslon serta sesuai dengan visi misinya dan yang paling penting bahasanya harus dibuat sekreatif mungkin sehingga mudah diingat.
Pada survei perilaku pemilih yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei LAMDA Indonesia beberapa waktu lalu di provinsi Riau, Jargon Politik/Kampanye termasuk salah satu hal yang menarik untuk diamati. Survei mencoba untuk menggali perilaku politik masyarakat Riau yang akan memilih calon gubernurnya dalam waktu dekat nanti. Metodologi survei memakai metode multistage random sampling untuk mencari sampel responden. Sebanyak 1340 warga Riau diwawancarai secara tatap muka langsung oleh sekitar 100 orang enumerator di seluruh wilayah provinsi Riau. Berikut cuplikan grafis hasil survei mengenai Jargon Politik favorit pemilih Riau.






























Pada Grafik survei diatas menunjukan bahwa Jargon Kampanye "Jadikan" dan "Memimpin dengan
hati" menjadi favorit pemilih Riau pada saat ini. Jargon kampanye tersebut dimiliki oleh pasangan calon nomer urut 3 yaitu Firdaus-Rusli dan paslon nomer urut 1 Syamsuar-Edi Nasution. Pemilih yang merasa Jargon Kampanye "Jadikan" menjadi pilihannya berada pada angka 20,4%, sedangkan yang memilih Jargon "Memilih dengan hati" berada pada pilihan sekitar 18,3% responden. Hasil survei mengenai Jargon Politik tersebut ternyata signifikan dengan perolehan dukungan pada dua paslon tersebut yang menempatkan keduanya pada raihan terbanyak dalam jumlah dukungan (elektabilitas) dan bisa dilihat pada hasil survei Lamda Indonesia mengenai tingkat elektabilitas paslon Riau 2018.

Hasil Survei Terbaru Pilgub Riau Juni 2018

Hari ini Lamda Indonesia merilis hasil Survei Perilaku Pemilih menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur provinsi Riau 2018. Survei ini dilaksanakan pada tanggal 1 Juni sampai dengan 7 Juni 2018 lalu dengan menggunakan metodologi Multistage Random Sampling yang mewancarai secara tatap muka langsung terhadap 1340 responden yang tersebar di 12 kabupaten/kota di provinsi Riau. Margin of error survei 2,69% dengan tingkat kepercayaan 95%. Kontrol kualitas data dilakukan dengan cara random spot check sebesar 20% dari jumlah responden untuk menjamin validitas data survei.  Berikut tingkat elektabilitas yang dimiliki oleh 4 pasangan calon yang akan bertarung pada tanggal 27 Juni nanti dari hasil survei tersebut.


FirdausRusli menjadi paslon yang paling banyak didukung oleh 25.4% masyarakat Riau dalam pilgub nanti. Paslon Syamsuar – Edi menjadi saingan terberat yang berhasil meraih dukungan dari 20.64% warga Riau. Sementara itu paslon Lukman Edi – Hardianto ada di posisi selanjutnya (13.2%), sedangkan petahana ada di urutan paling bawah dengan dukungan 12.9% pemilih. Namun warga yang merasa pilihannya tidak ada yang cocok dan tidak menjawab masih sangat besar yaitu 1.6% dan 26.3%. Namun yang perlu diingat adalah responden yang merasa belum cocok dan tidak menjawab atau rahasia masih besar, jadi bisa saja pemilih tersebut pada hari H nanti memilih salah salah satu dari ke empat paslon. Peluang para paslon tersebut masih sangat besar untuk menyodok keatas, paslon paling bawah bisa menyodok ke atas begitupun sebaliknya. Strategi pemenangan yang tepat diyakini akan mengubah segalanya. (SM)











Hasil Survei Pilgub Riau April 2018


Lembaga survei dan pemetaan politik LAMDA Indonesia bekerjasama dengan Jaring Surveyor Pekanbaru baru saja melakukan survei perilaku pemilih yang menggunakan 1140 responden untuk Pemilihan Gubernur Riau tahun 2018. Hasilnya adalah pasangan Syamsuar -Edy Nasution dan Firdaus-Rusli bersaing untuk merebut hati sekitar 32,3%  pemilih masyarakat Riau. Keduanya ternyata lebih banyak disukai masyarakat baik secara pribadi ataupun pasangan calon. Syamsuar – Edi meraih 16,5% dan Firdaus – Rusli 15,8% pemilih yang diwakili oleh responden.
Peneliti senior Lamda Indonesia S. Murtianto mengatakan bahwa "Saat ini hanya kedua pasangan tersebut yang berhasil merebut simpati mayoritas warga Riau untuk menjadi Gubernur baru mereka, namun kemungkinan apapun masih bisa saja terjadi karena ada kuda hitam yang siap melompati kedua pasangan tersebut di saat-saat akhir pemilihan suara nanti ".  Kemungkinan besar yang dimaksud kuda hitam dalam pernyataan S. Murtianto tersebut adalah pasangan Lukman Edy – Hardianto yang meraih sekitar 12,7% suara. Sebagai Informasi tambahan, masyarakat Riau yang belum menyatakan dukungan pilihannya menurut survei ini masih lumayan banyak. Ada sekitar 37,3 % yang ternyata belum menentukan sikap politiknya.
Survei persepsi pemilih ini diselenggarakan pada tanggal 2 April sampai dengan tanggal 9 April dengan memakai metode multistage random sampling. Menurut Jo Purnomo yang merupakan koordinator survei ini, mengatakan “wawancara dilakukan secara tatap muka face to face terhadap responden yang terpilih secara acak di semua Kabupaten/Kota dan survei ini memiliki margin of error sebesar +/- 3% dengan tingkat kepercayaan 95%”. Jo menambahkan bahwa tingkat partisipasi memilih masyarakat Riau cukup tinggi dalam menghadapi pilgub yang akan diselenggarakan pada bulan Juni nanti. “Sebanyak 89,6% masyarakat akan menggunakan hak pilihnya pada pilgub Juni nanti, sedangkan 11,4% lainnya menyatakan belum memilih. Alasan utama mayarakat Riau belum tentu memilih adalah karenanya kurangnya sosialisasi terhadap pelaksanaan pilgub dan kurangnya informasi mengenai kandidatnya” beber Jo saat ditanya partisipasi pemilih Riau.
Kedua Peneliti senior Lamda Indonesia, Murtianto dan Jo Purnomo sepakat bahwa kemungkinan apapun masih bisa saja terjadi pada bulan Juni nanti. Walaupun ada dua pasangan calon yang saat ini meraih dukungan tertinggi, namun tidak ada jaminan salah satu dari kedua paslon tersebut memenangkan pertarungan merebut kursi Riau 1 mengingat swing voter masih lumayan tinggi dan ditambah lagi dengan kemungkinan berpindahnya sikap dukungan pemilih pada hari H nanti. “Paslon yang memiliki strategi yang akurat dan efisien diyakini akan dapat meyakini pemilih yang masih ragu dan sekaligus memenangkan pertarungan  nanti, kita tunggu saja nanti 1 bulan kedepan” pungkas mereka berdua serentak menutup pembicaraan mengenai hasil survei perilaku pemilih tersebut.


BACA JUGA : Jargon Kampanye Favorit Pilgub Riau

Hasil Survei Pilgub Jabar 2018

Geliat politik di Jawa Barat kian memanas menjelang Pilgub serentak tanggal 27 Juni nanti. Beberapa hasil survei telah dirilis oleh lembaga-lembaga survei opini publik. LAMDA Indonesia yang juga merupakan Lembaga riset dan opini publik meyakini bahwa survei yang telah dirilis oleh lembaga-tersebut sangat kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan hasilnya.Pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi memimpin dalam survei elektabilitas Pilkada Jawa Barat yang dipublikasikan Litbang Kompas beberapa waktu lalu. Elektabilitas pasangan Deddy-Dedi atau Duo D ini mencapai 42,8 persen suara. Disusul kemudian pasangan Rindu atau Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul yang memperoleh 39,9 persen. Sementara pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) meraih 7,8 persen dan pasangan TB Hasanuddin-Anton Charliyan (Hasanah) menggaet 3,1 persen. Adapun 6,4 persen responden tidak menjawab atau rahasia.Sementara itu, jika dilihat keterpilihan pasangan calon berdasarkan partai pendukung, dalam survei ini, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi mendapat dukungan Golkar-Demokrat 52,9 persen; PDI-P 41,6 persen, Gerindra, PKS, dan PAN 35,5 persen; serta Nasdem, PPP, PKB, dan Hanura 28,8 persen. Selanjutnya diikuti pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul yang meraih 34,2 persen dari Golkar-Demokrat; 43,2 persen dari PDI-P; 36,4 persen dari Gerindra, PKS, dan PAN; serta 62,7 persen dari Nasdem, PPP, PKB, dan Hanura. Berikutnya, untuk pasangan TB Hasanuddin-Anton Charliyan Sudrajat-Ahmad Syaikhu, dari Golkar-Demokrat memperoleh 3,2 persen; PDI-P 8,0 persen; Gerindra, PKS, dan PAN 0,8 persen; serta Nasdem, PPP, PKB, dan Hanura 1,7 persen. Sosok yang Diusung Pengaruhi Dukungan Partai  Yang terakhir, pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu memperoleh 4,3 persen dari Golkar-Demokrat; 4,0 persen dari PDI-P; 21,5 persen dari Gerindra, PKS, dan PAN; serta 3,4 persen dari Nasdem, PPP, PKB, dan Hanura.Dari survei yang dilakukan berupa pertanyaan bersifat langsung dan simulasi surat suara yang bersifat tertutup itu, didapat hasil bahwa keterpilihan suatu pasangan dipengaruhi seberapa dikenalnya pasangan itu oleh masyarakat di daerah tersebut. Sebagai contoh pasangan TB Hasanuddin-Anton Charliyan. Ternyata belum banyak orang yang mengetahui sosok TB Hasanuddin sebagai purnawirawan jenderal bintang dua yang lahir di Majalengka. Sama halnya dengan Anton Charliyan, mantan Kapolda Jabar yang lahir di Tasikmalaya. Pasangan ini hanya memperoleh 15 persen pemilih. Begitu pula dengan PKS. Seperti diketahui, Jabar menjadi basis massa partai ini dalam 10 tahun terakhir. Namun, dari survei ini, PKS bersama Gerindra dan PAN yang mengusung Sudrajat-Ahmad Syaikhu hanya mendapat 4,5 persen suara responden melalui metode pertanyaan terbuka. Sementara melalui simulasi kertas suara tertutup, pasangan ini meraih sekitar 7,8 persen suara. Dengan demikian, pasangan Asyik ini juga menempati posisi bawah. Bahkan, Ahmad Syaikhu yang menjadi Wakil Wali Kota Bekasi pun belum bisa menggaet banyak pendukung PKS di sana. Begitu juga di Bogor, Depok, dan Sukabumi. Bisa jadi karena belum banyak masyarakat Jabar yang mengenal Sudrajat-Ahmad SyaikhuWalau bagaimanapun, hasil survei yang dikeluarkan oleh lembaga survei tersebut belumlah menjadi patokan siapa yang akan menjadi pemimpin Jabar nantinya. Hari pemilihan masih lumayan jauh, apapun masih bisa saja terjadi dua bulan kedepannya, apalagi ditambah dinamika politik nasional yang terus berfluktuasi mengikuti isu-isu politik dan masalh-masalah sosial terkini.



sumber : litbang kompas

Akankah Demokrat Merapat Ke Istana?


Hingga saat ini, Partai Demokrat memang belum menentukan arah politiknya pada Pemilihan Presiden tahun 2019 yang akan datang. Ada sinyal politik Demokrat akan bergabung dengan mendukung Jokowi kembali menjadi Capres dua periode, sebagaimana pernyataan Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu dapat diketahui dari bahasa politik ketua partai ini pada saat Rapimnas Partai Demokrat di Sentul Bogor Jawa Barat yang dihadiri juga oleh Presiden Jokowi. Menurut pengamat politik dari LAMDA Indonesia, S. Murtiyanto, perilaku yang ditampilkan Partai Demokrat via SBY penuh makna. “ada tradisi yang perlu diteladani dari kunjungan Kepala Negara yang masih menjabat saat ini, tradisi tersebut adalah bertemunya Presiden dan mantan Presiden dalam acara formil parpol walaupun mereka berbeda partai, ada pemandangan yang menyejukkan pada saat itu mengingat rivalitas diantara kedua partai” sambung Murtianto. Hal ini diharapkan menjadi preseden yang baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia yang akan datang.
SBY dalam pidatonya di Rapimnas memberikan sinyal kesiapan partainya mendukung Joko Widodo sebagai calon Presiden (Capres) pada Pemilihan Presiden 2019. Ini bisa dikatakan sebagai pemicu, jika pemicu ini berhasil, maka akan muncul peluang Demokrat untuk mengajukan sang putra mahkota (AHY) menjadi pendamping Jokowi nanti. Kendati demikian, proses politik secara keseluruhan berjalan sangat dinamis, sehingga berbagai kemungkinan bisa saja terjadi menjelang tahun 2019 nanti lanjut Murtiyanto.
Saat ini, lima partai sudah mendeklarasikan akan mendukung Jokowi  untuk periode kedua pada pilpres 2019. Kendati belum mengumumkan akan berkoalisi, lima partai tersebut, yakni PDIP, Partai Golkar, PPP, Partai Nasdem, dan Partai Hanura, bakal membuat Jokowi mengantongi modal 51,66 persen kursi di DPR.
Rival yang mungkin menantang koalisi Jokowi, yakni Partai Gerindra (13 persen) dan PKS (7,1 persen) yang memiliki gabungan kursi sebesar 20,1 persen. Dengan kondisi ini, poros ketiga hanya mungkin muncul jika Partai Demokrat, PAN, dan PKB memutuskan berkoalisi. Tiga partai itu belum memutuskan arah koalisi dan memiliki gabungan kursi persen. Perinciannya, Partai Demokrat 10,89 persen, PAN 8,75 persen, dan PKB 8,3 persen.
Demokrat masih menjajaki koalisi dengan sejumlah partai politik untuk Pilpres  2019. Sebelumnya, mereka juga melakukan pertemuan dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kemudian, Demokrat mengundang Jokowi ketika rapimnas.Tentunya berbagai macam lobby atau pertemuan-pertemuan politik antar partai adalah hal yang lumrah dilakukan, apalagi menjelang diselenggrakannya hajat politik lima tahunan pada tahun 2019 nanti.

Akhirnya PBB Ikut Pemilu 2019


Akhirnya PBB partai politik yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra itu pun dinyatakan bisa mengikuti Pemilu 2019. Putusan Bawaslu diambil lewat sidang ajudikasi sengketa penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kantor Bawaslu di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dalam sidang tersebut Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, PBB memenuhi syarat mengikuti Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Bawaslu juga memerintahkan KPU menetapkan PBB sebagai peserta Pemilu 2019 dan dilaksanakan paling lambat maksimal tiga hari setelah putusan dibacakan. 

Ketua Umum PBB Yusril yang hadir dalam sidang, sebelum keputusan dibacakan mengatakan dirinya sudah melakukan usaha semaksimal mungkin untuk membawa PBB mengikuti Pemilu 2019.Setelah keputusan dibacakan Yusril dan seluruh fungsionaris PBB yang hadir memperlihatkan rasa syukur mereka atas kemenangan ini. PBB mendapat nomor urut 19 dalam daftar partai yang akan mengikuti kontestasi politik pada ajang Pemilu Legislatif tahun 2019 nanti.

Kejadian yang dialami PBB ini persis seperti kejadian lima tahun lalu menjelang Pemilu 2014. Saat itu pun PBB sempat dinyatakan KPU tidak bisa mengikuti Pemilu 2014, namun pada saat itu PBB tidak sendirian karena PKPI pimpinan Sutiyoso pun dinyatakan tidak bisa mengikuti Pemilu 2014. Namun pada akhirnya, kedua partai politik itupun dinyatakan lolos dan berhak mengikuti Pemilu Legislatif 2014. Akankah PKPI saat ini akan mengikuti jejak PBB untuk dapat lolos sebagai peserta Pemilu 2019 nanti? kita tunggu perkembangannya. (SM)




Partai Peserta Pemilu 2019



Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menggelar pengundian nomor urut partai politik peserta Pemilu pada tahun 2019 di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol Jakpus beberapa waktu lalu. Pengundian nomor urut ini diikuti oleh 14 partai politik yang dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional.
Pengundian dan penetapan nomor urut parpol peserta pemilu 2019 merupakan tindaklanjut setelah KPU tetapkan parpol peserta pemilu 2019. Sebelum mengambil nomor urut, 14 partai politik terlebih dahulu mengambil nomor antrean untuk mengambil nomor urut yang akan digunakan untuk Pemilu 2019. PDI Perjuangan mendapatkan antrean pertama untuk mengambil pertama kali nomor urut. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri didampingi Sekjen Hasto Kristyanto mengambil nomor urut dan partai pemenang Pemilu 2014 ini mendapatkan nomor urut 3 untuk Pemilu 2019 mendatang. Pengambilan nomor urut dilakukan bergantian sesuai dengan nomor antrean. Setelah PDIP, giliran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Perindo, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) , Partai Demokrat,Partai Gerindra dan secara bersamaan antrean terakhir PSI dan Partai Berkarya.
Berikut nomor urut partai politik peserta Pemilu 2019:
1.    1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golkar
5. Partai NasDem
6. Partai Garuda
7. Partai Berkarya
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
14. Partai Demokrat
Dari ke empat belas parpol peserta pemilu 2019 tersebut, empat diantaranya merupakan parpol baru yaitu Partai Garuda (6), Partai Berkarya (7), Perindo (9) dan PSI (11). Sedangkan partai yang tidak lolos verifikasi yaitu PBB dan PKPI.  
sumber : merdeka.com

Baca Juga : Akhirnya PBB Ikut Pemilu 2019


Sinyal Kuat Capres Alternatif 2019

Setelah menjadi fenomena pada perhelatan pilgub DKI Jakarta tahun lalu, Anies Rasyid Baswedan yang saat ini sukses menjabat sebagai Gubernur DKI, sepertinya ingin melanjutkan karier politiknya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Seperti yang telah kita tahu bersama, pada tahun 2019 nanti akan dilaksanakan pemilihan umum nasional yang akan memilih anggota legislatif  dan eksekutif secara serentak. Momen pemilihan umum untuk memilih presiden RI periode 2019 – 2024 menjadi saat yang tepat menapaki perjalanan politik pria yang sempat menjadi Menteri Pendidikan Nasional pada era pemerintahan Jokowi beberapa waktu lalu. Anies memiliki segala potensi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin nasional pada saat ini dan di masa yang akan datang. Muda, pintar, cakap, merakyat adalah beberapa potensi ideal yang dimiliki seorang Anies Baswedan, walaupun dalam hal pengalaman menata sebuah pemerintahan wilayah belum teruji sepenuhnya.
Saat ini isu yang beredar mengenai suksesi kepemimpinan nasional pada tahun 2019 hanya berkutat pada sosok dua tokoh yang sempat menjadi rival pada pilpres 2014 lalu. Dua tokoh tersebut adalah sang  petahana Joko Widodo dan rivalnya Prabowo Subianto. Keduanya menjadi isu publik yang hangat seputar capres di media nasiona akhir-akhir ini. Dilihat dari beberapa pernyataan dukungan  yang telah diberikan oleh beberapa partai politik besar penguasa parlemen, sangat jelas terlihat dukungan tersebut mengerucut hanya pada dua tokoh tersebut, belum ada capres lainnya diluar kedua tokoh itu yang didung oleh partai lainnya. Walaupun belum semua partai politik lainnya memberikan dukungan secara gamblang kepada tokoh lainnya. Akan tetapi dinamika dan fluktuasi politik nasional masih sangat cair, kemungkinan apapun masih bisa saja terjadi mengingat waktu yang masih terhitung lama. 
Sosok Anies bisa menjadi alternatif dan pembeda jika kondisi tersebut masih saja terjadi menjelang hari H nanti. Saat ini Indonesia membutuhkan seorang pemimpin muda yang cakap, jujur, pintar, mandiri dan dapat mempersatukan semua golongan. Kekurangan Anies hanya terletak pada faktor dukungan partai karena ia bukan seorang kader ataupun petugas partai, namun sebenarnya itulah kelebihannya karena jika dirinya terpilih menjadi presiden maka segala keputusan dan kebijakannya tidak akan tersandera secara politis. Jika Anies saat ini memang berniat menjadi capres alternatif maka dukungan dari partai adalah hal yang sangat krusial. Ada beberapa partai yang belum menentukan dukunganya dan inilah peluang bagi Anies untuk meraih dukungan dari partai-partai tersebut. Sulitnya adalah bahwa Anies bukanlah seorang kader atau pengurus partai politik sehingga akan sulit baginya mendekati partai untuk mencari dukungan politik, namun jika melihat proses dari pencalonan dirinya pada saat pilgub Jakarta lalu maka hal tersebut bisa saja terjadi.
Beberapa indikasi yang memperkuat sinyal bahwa Anies akan menjadi capres alternatif antara lain,
·         Pada tahun 2014 sebenarnya Anies sudah dipersiapkan menjadi capres pada pilpres lalu, namun karena pengalaman memimpin wilayah yang belum memadai dan ditambah persiapan  politik yang belum matang maka rencana tersebut sulit terwujud.
  • ·         Matangnya karier politik Anies yang dimulai pada saat ia menjadi salah satu anggota tim sukses untuk pemenangan pasangan capres Jokowi – JK yang akhirnya dipilih menjadi Menteri pada masa kepempinan Jokowi.
  • ·         Momen politis pilgub DKI Jakarta yang menyukseskan Anies menjadi Gubernur dengan segala intrik politiknya, diyakini masih akan menjadi trend perilaku pemilih pada tahun berikutnya dimana akan juga berimbas pada pileg dan pilpres 2018.
  • ·         Pembentukan Tim Gubernur yang fungsinya membantu Anies uantuk menata Jakarta, beberapa anggotanya ada yang memiliki profesi sebagai konsultan politik yang memiliki kemampuan dalam hal pemetaan politik, pencitraan dsb yang dipersiapkan untuk membantunya jika rencana capres jadi diwujudkan.
  • ·         Kebijakan-kebijakan menata Jakarta yang pro rakyat. Kebijakan seperti motor yang bebas berkendara di jalan protokol, PKL Tanah Abang yang disediakan tempat khusus untuk berjualan dan wacana bebasnya becak beroperasi adalah beberapa kebijakan  yang berpihak pada rakyat kecil. Hal tersebut akan meningkatkan pencitraan yang positif.


Tentunya beberapa indikasi yang telah disebutkan diatas menjadi sinyal positif yang kuat seorang Anies Rasyid Baswedan melanjutkan karier politiknya ke jenjang yang lebih tinggi untuk menjadi salah satu kandidat capres 2019 nanti. Pada kondisi bangsa dan bernegara seperti pada saat ini, segala potensi yang ideal sebagai pemimpin sudah dimilikinya, tinggal berharap dukungan dari rakyat Indonesia dan tentunya Tuhan YME yang akan menentukannya nanti.

Jumlah Pemilih Jawa Barat Pilgub 2018


Sebagai salah satu provinsi yang akan menyelenggarakan hajat demokrasi pemilihan gubernur dan wakilnya pada pilkada serentak 2018 ini, Jawa Barat adalah provinsi yang memiliki jumlah pemilih paling banyak di Indonesia. Provinsi yang mewadahi 26 kabupaten/kota ini memiliki total pemilih sebanyak 32.536, 127 voter yang tersebar di berbagai wilayah. Pemilihan bupati dan walikota juga akan dilaksanakan di beberapa daerah di Jawa Barat berbarengan dengan pilgub Jabar pada bulan Juni 2018 nanti. Berikut distribusi penduduk yang telah memiliki hak pilih berdasarkan kabupaten/kota di Jabar yang didapat dari berbagai sumber.

1. Kab Bogor , 3.349.895
2. Kab Sukabumi, 1.763.719
3. Kab Cianjur, 1.695.108
4. Kab Bandung, 2.348.516
5. Kab Garut, 1.767.360
6. Kab Tasikmalaya, 1.334.135
7. Kab Ciamis, 1.246.863
8. Kab Kuningan, 870.453
9. Kab Majalengka, 954.994
10. Kab Cirebon, 1.717.942
11. Kab Sumedang, 832.480
12. Kab Indramayu, 1.446.365
13. Kab Subang, 1.164.562
14. Kab Purwakarta, 641.121
15. Kab Karawang, 1.681.001
16. Kab Bekasi, 1.912.903
17. Kab Bandung Barat, 1.176.919
18. Kota Bogor, 686.934
19. Kota Sukabumi, 224.010
20. Kota Bandung, 1.703.409
21.Kota Cirebon, 231.999
22. Kota Bekasi, 1.631.724
23. Kota Depok, 1.219.354
24. Kota Cimahi, 372.217
25. Kota Tasikmalaya, 453.759
26. Kota Banjar, 139.385 

Inilah Calon Gubernur Pilgub 2018

Pilkada serendak pada tahun 2018 telah dimulai gongnya. Hal tersebut ditandai dengan dimulainya salah satu tahapan pilkada yang memasuki masa pendaftaran calon kontestasi yang akan bertarung di masing-masing KPUD pada tanggal 8 Januari lalu. Sebanyak 17 provinsi di seluruh Indonesia pada tahun ini menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakilnya untuk periode 2018 - 2023. Berikut adalah nama-nama kontestan peserta pilgub 2018 beserta partai pendukungnya.

1. Sumatra Utara
- Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah
  Golkar, Hanura, PKS, Nasdem, Gerindra, PAN

- Jopinus Ramli Saragih-Ance Selian
  Demokrat, PKB, PKPI

- Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus
  PDIP, PPP

2. Riau
- Arsyad Juliandi Rachman-Suyatno
  PDIP, Golkar, Hanura

- Firdaus-Rusli Effendi
  Demokrat, PPP

- Lukman Edy-Hardianto
  PKB, Gerindra

- Syamsuar-Edy Nasution
  PAN, PKS, Nasdem

3. Sumatra Selatan
- Dodi Reza Alex Noerdin-Giri Ramanda Kiemas
  PDIP, Golkar, PKB

- Ishak Mekki-Yudha Pratom
  Demokrat, PPP, PBB

- Herman Deru-Mawardi Yahya
  Nasdem, Hanura, PAN

- Aswari Riva’i-Muhammad Irwansyah
  Gerindra, PKS

4. Lampung
- Herman Hasanusi-Sutono
  PDIP

- Ridho Ficardo-Bachtiar Basri
  Demokrat, Gerindra, PPP

- Mustafa-Ahmad Jajuli
  Nasdem, PKS, Hanura

- Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim
  Golkar, PKB, PAN

5. Jawa Barat
- Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan
  PDIP

- Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi
  Golkar, Demokrat, PAN

- Sudrajat-Ahmad Syaikhu
  Gerindra, PKS

- Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum
  PPP, PKB, Nasdem, Hanura

6. Jawa Tengah
- Ganjar Pranowo-Taj Yasin
  PDIP, Golkar, Demokrat, PPP, Nasdem

- Sudirman Said-Ida Fauziyah
  PKB, Gerindra, PKS, PAN

7. Jawa Timur
- Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno
  PKB, PDIP, PKS, Gerindra

- Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak
  Demokrat, Golkar, PPP, Nasdem, Hanura, PAN

8. Kalimantan Barat
- Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot
  PDIP, Demokrat, PKPI

- Milton Crosby-Boyman Harun
  Gerindra, PAN
 
- Sutarmidji-Ria Norsan
  Golkar, Nasdem,PKS, Hanura, PKB

- Kartius-Pensong
  Independen

9. Kalimantan Timur
- Andi Sofyan Hasdam-Nursyirwan Ismail
  Golkar, Nasdem

- Rusmadi-Safaruddin
  PDIP, Hanura

- Syaharie Ja’ang-Awang Ferdian Hidayat
  Demokrat, PPP, PKB

- Isran Noor-Hadi Mulyadi
  Gerindra, PKS, PAN

10. Bali
- I Wayan Koster-Tjok Oka Artha Sukawati
  PDIP, Hanura, PAN, PKPI, PPP, PKB

- Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta
  Golkar, Demokrat, Gerindra, Nasdem, PKS

11. Nusa Tenggara Barat
- Suhaili Fadil Thohir-Muhammad Amin
  Golkar, PKB, Nasdem

- Zulkiflimansyah-Siti Rohmi Djalilah
  Demokrat, PKS

- Ahyar Abduh-Mori Hanafi
  PDIP, Gerindra, PPP, PBB, PAN

- Mochamad Ali-Lalu Gede Muhammad Ali
  Independen

12. Nusa Tenggara Timur
- Viktor Laiskodat-Josef A. Nae Soi
  Golkar, Nasdem, Hanura

- Marianus Sae-Emilia J. Nomleni
  PDIP, PKB

- Benny K. Harman-Benny A. Litelnoni   
  Demokrat, PKS, PKPI

- Esthon L. Foenay-Christian Rotok
  Gerindra, PAN

13. Sulawesi Selatan
- Nurdin Halid-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar
  Golkar, Nasdem, Hanura, PKB, PKPI

- Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman
  PDIP, PKS, PAN

- Agus Arifin Nu’mang-Tanribali A. Lamo
  Gerindra, PPP, PBB

- Ichsan Yasin Limpo-Andi Musakkar
  Independen

14. Sulawesi Tenggara
- Rusda Mahmud-Sjafei Kahar
  Demokrat, PPP, PKB

- Asrun-Hugua
  PAN, PDIP, PKS, Hanura, Gerindra

- Ali Mazi-Lukman Abunawas
  Golkar, Nasdem,

15. Maluku Utara
- Burhan Abdurahman-Ishak Jamaluddin
  Nasdem, Hanura, Demokrat, PBB, PKB, PKPI

- Muhammad Kasuba- Madjid Husen
  PKS, Gerindra, PAN

- Abdul Gani Kasuba- Mohammad Al Yasin Ali
  PDIP, PKPI

- Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar
  Golkar, PPP

16. Maluku
- Said Assagaff-Anderias Rentanubun
  Golkar, PKS, Demokrat

- Murad Ismail-Barnabas Orno
  PDIP, Gerindra, Nasdem, PKB, Hanura, PKPI, PPP, PAN

17.Papua
- Lukas Enembe-Klemen Tinal
  Demokrat, Golkar, Nasdem, PKS, Hanura, PAN, PPP, PKPI, PKB

- John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae
  PDIP, Gerindra

Sumber : Tim Lamda Indonesia & berbagai sumber

Selamat Datang 2018 Tahun Pemanasan Politik Indonesia

Tahun 2018 datang meninggalkan hingar bingar politik tahun 2017 lalu. Selamat datang tahun politik periode awal menjelang pesta demokrasi nasional di tahun 2019 nanti. Pada tahun ini akan digelar pilkada serentak periode ketiga yang akan diselenggarakan oleh 171 daerah yang terdiri dari pemilihan gubernur di 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota di Indonesia. Pada tahun ini pula tahapan awal pileg dan pilpres akan dilakukan. Dari kondisi tersebut dapat dipastikan tahun ini adalah tahun pemanasan politik nasional.
Gelaran pilkada serentak serta merta akan membuat peta politik nasional menjadi semakin terlihat jelas. Tentu saja euforia politik pada tahun sebelumnya akan menjadi trend perilaku (politik) pemilih rakyat Indonesia yang akan menggunakan hak politiknya di masing-masing daerah tersebut. Pada saat ini masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim sedang hangat-hangatnya memperhatikan isu-isu agama yang beberapa waktu lalu menjadi hal yang sangat krusial di pilgub Jakarta beberapa waktu lalu. Belum lagi isu yang menerpa bahwa seakan-akan masyarakat muslim sedang terzolimi akibat beberapa kebijakan yang dianggap tidak memihak mereka. Timbulnya ketidakpuasan tersebut melahirkan opini yang mengatakan bahwa ada partai yang membela kepentingan kaum muslim dan sebaliknya. Isu-isu tersebut bahkan menganjurkan masyarakat muslim Indonesia untuk memilih calon kepala daerahnya hanya yang didukung oleh partai politik yang mereka anggap membela kaum muslim saja.
Tentu saja opini politik tersebut akan menimbulkan dampak negatif dari perkembangan demokrasi di negara kita, walaupun sebenarnya sah-sah saja ada anggapan/opini seperti itu. Dengan kian berkembangnya dunia digital,semakin mudahnya mengakses internet dengan segala cara, membuat informasi dari seumber manapun akan mudah didapat. Repotnya, tidak sedikit isu yang ternyata belum di klarifikasi ikut dikemas dengan cara yang berlebihan di internet yang kemudian dihembuskan guna menyisipkan ego agama dan primordial. Apabila isu tersebut makin tidak terkendali dikhawatirkan akan memunculkan anarkisme sosial yang muaranya akan merugikan semua pihak.
Kita semua berharap proses demokrasi seperti pilkada serentak dan tahapan awal pileg pilpres pada tahun ini akan terlewati dengan lancar. Untuk hal tersebut perlu kita cermati bersama beberapa hal yang sepatutnya menjadi perhatian semua pihak antara lain adalah :
1. Bagi elit politik, elit pemerintahan dan elit lainnya, perlu memberi contoh yang baik dengan memperlihatkan kerukunan dan keharmonisan di berbagai kondisi dan suasana.
2. Tinggalkan isu berbau SARA yang bertujuan untuk memenangkan pihak atau golongan tertentu pada kegiatan pilkada nanti.
3. Perlunya keteladanan sikap dari para tokoh agama apapun dalam menyampaikan bimbingan rohani bagi para jemaahnya karena ceramah atau khotbah masih diyakini menjadi panutan yang dapat mempengaruhi perilaku sosial politik pada para pengikut agama di Indonesia.
Tentunya ada beberapa hal yang juga dapat memberikan kondisi yang kondusif menjelang pelaksanaan kegiatan-kegiatan politik pada tahun ini, namun dengan cara atau metode apapun rasanya tidak akan berhasil kalau tidak adanya peran serta yang positif dari masyarakat itu sendiri. Karena dengan melewati fase awal yang dimulai pada tahun ini kiranya fase berikutnya akan menjadi lebih mudah, semoga. (SM)

Firdaus Ayat Resmi Menjadi Pemimpin Pekanbaru

Pasangan petahana Firdaus ST. Msi. dan Ayat Cahyadi resmi menjadi Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru provinsi Riau. Pasangan tersebut baru saja dilantik oleh Gubernur Riau pada tanggal 22 Mei 2017 lalu bertempat di Gedung Daerah provinsi Riau. Pasangan Firdaus Ayat mengungguli empat pasangan lainnya yang bertarung memperebutkan jabatan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru periode 2017 s/d 2022.  
Pasangan Firdaus Ayat pada pilwako Pekanbaru 2017 di dukung oleh partai Demokrat, PKS dan Gerindra  memperoleh dukungan pemilih sah sebanyak 94.118 suara atau sekitar 33,07% dari warga Pekanbaru yang telah memiliki hak pilih. Sementara di posisi kedua ditempati oleh pasangan Dastrayani Bibbra dan Said Usman yang didukung oleh PDIP serta PPP memperoleh 62.249 suara atau 21,87%. Pasangan lainnya berturut-turut adalah pasangan yang didukung Golkar, PAN, PKB, Hanura dan nasdem yaitu Ramli & Irvan Herman dengan perolehan 59.613 suara (20,95%) berada di posisi tiga. Pasangan Herman & Devi Warman ada di posisi empat dengan raihan 46.472 suara (16,33%) dan pasangan paling akhir yang memperoleh suara terkecil adalah pasangan Syahril & Said yang memperoleh hanya 22.149 suara atau 7.78% saja. (sumber KPUD Pekanbaru penghitungan form C1)

Kemenangan pasangan Firdaus dan Ayat Cahyadi sudah sejak lama di prediksi oleh Lembaga survei independen LAMDA Indonesia pada kegiatan survei pra pilkada beberapa waktu lalu jauh sebelum hari H pilkada kota Pekanbaru. Survei Persepsi Publik yang bertajuk "Perilaku Pemilih Warga Kota Pekanbaru Menjelang Pilkada Walikota 2017" tersebut memprediksi bahwa tingkat elektabilitas Firdaus sebagai calon Walikota sebesar 32.3% pada saat itu dan paling tinggi diantara bakal calon walikota lainnya. Sedangkan untuk posisi bakal calon Wawako, mayoritas 21,1% masyarakat kota Pekanbaru pada saat itu memilih Ayat Cahyadi sebagai orang yang paling cocok menjadi Wawako mendampingi Walikota. Survei yang memiliki margin of error sebesar +/- 4% ini mewawancarai kurang lebih 600 responden yang merupakan warga Pekanbaru asli yang telah memiliki hak pilih.


Dilihat dari perbandingan tingkat elektabilitas bakal calon walikota Firdaus pada saat itu melalui survei persepsi publik yang mencapai 32,2% dengan hasil penghitungan suara dari KPUD yang menyatakan pasangan Firdaus Ayat memperoleh dukungan sebesar 33,07%, maka bisa dikatakan bahwa pasangan tersebut memiliki pemilih fanatik yang dukungannya tetap dan tidak akan berubah meskipun hari H pencoblosan masih jauh. Kisaran pendukung fanatik terbesar ada pada pemilih yang menyukai Firdaus, namun peran Ayat sebagai pasangannya juga turut menyumbang andil besar. Di sisi lain secara obyektif, kinerja pasangan tersebut pada periode sebelumnya juga di respon positif oleh mayoritas warga Pekanbaru.    

Jadwal Pilkada Kabupaten Kota Serentak 2018

Rencananya, Pilkada serentak tahun 2018 akan lebih besar daripada Pilkada sebelumnya. Sebanyak 171 daerah akan berpartisipasi pada ajang pemilihan kepala daerah tahun depan. Ada 17 provinsi yang melaksanakan Pilgub, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan. Berikut adalah Kota dan Kabupaten di Indonesia yang akan menyelenggarakan pilkada serentak pada tahun 2018 nanti

Kota Serang
Kota Tangerang
Kota Bengkulu
Kota Gorontalo
Kota Jambi
Kota Bekasi
Kota Cirebon
Kota Sukabumi
Kota Bandung
Kota Banjar
Kota Bogor
Kota Tegal
Kota Malang
Kota Mojokerto
Kota Probolinggo
Kota Kediri
Kota Madiun
Kota Pontianak
Kota Palangkaraya
Kota Tarakan
Kota Pangkal Pinang
Kota Tanjung Pinang
Kota Tual
Kota Subulussalam
Kota Bima
Kota Palopo
Kota Parepare
Kota Makassar
Kota Bau-bau
Kota Kotamobagu
Kota Sawahlunto
Kota Padang Panjang
Kota Pariaman
Kota Padang
Kota Lubuklinggau
Kota Pagar Alam
Kota Prabumulih
Kota Palembang
Kota Padang Sidempuan

Total: 39 kota

 Kabupaten
Kab Aceh Selatan
Kab Pidie Jaya
Kab Padang Lawas Utara
Kab Batu Bara
Kab Padang Lawas
Kab Langkat
Kab Deli Serdang
Kab Tapanuli Utara
Kab Dairi
Kab Indragiri Hilir
Kab Merangin
Kab Kerinci
Kab Muara Enim
Kab Empat Lawang
Kab Banyuasin
Kab Lahat
Kab Ogan Komering Ilir
Kab Tanggamus
Kab Lampung Utara
Kab Bangka
Kab Belitung
Kab Purwakarta
Kab Bandung Barat
Kab Sumedang
Kab Kuningan
Kab Majalengka
Kab Subang
Kab Bogor
Kab Garut
Kab Cirebon
Kab Ciamis
Kab Banyumas
Kab Temanggung
Kab Kudus
Kab Karanganyar
Kab Tegal
Kab Magelang
Kab Probolinggo
Kab Sampang
Kab Bangkalan
Kab Bojonegoro
Kab Nganjuk
Kab Pamekasan
Kab Tulungagung
Kab Pasuruan
Kab Magetan
Kab Madiun
Kab Lumajang
Kab Bondowoso
Kab Jombang
Kab Tangerang
Kab Lebak
Kab Gianyar
Kab Klungkung
Kab Lombok Timur
Kab Lombok Barat
Kab Sikka
Kab Sumba Tengah
Kab Nagekeo
Kab Rote Ndao
Kab Manggarai Timur
Kab Timor Tengah Selatan
Kab Alor
Kab Kupang
Kab Ende
Kab Sumba Barat Daya
Kab Kayong Utara
Kab Sanggau
Kab Kubu Raya
Kab Pontianak
Kab Kapuas
Kab Sukamara
Kab Lamandau
Kab Seruyan
Kab Katingan
Kab Pulang Pisau
Kab Murung Raya
Kab Barito Timur
Kab Barito Utara
Kab Gunung Mas
Kab Barito Kuala
Kab Tapin
Kab Hulu Sungai Selatan
Kab Tanah Laut
Kab Tabalong
Kab Panajam Pasut
Kab Minahasa
Kab Bolmong Utara
Kab Sitaro
Kab Minahasa Tenggara
Kab Kep Talaud
Kab Morowali
Kab Parigi Moutong
Kab Donggala
Kab Bone
Kab Sinjai
Kab Bantaeng
Kab Enrekang
Kab Sidereng Rappang
Kab Jeneponto
Kab Wajo 
Kab Luwu
Kab Pinrang
Kab Kolaka
Kab Gorontalo Utara
Kab Mamasa
Kab Polewali Mandar
Kab Maluku Tenggara
Kab Membramo Tengah
Kab Paniai
Kab Puncak
Kab Deiyai
Kab Jayawijaya
Kab Biak Numfor
Kab Mimika

Total: 115 kabupaten yang akan memilih Kepala Daerah pada bulan Juni tahun 2018 nanti.